HARNAS.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Ashabul Kahfi mendorong untuk mengawal distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja buruh hingga guru honorer.
Bukan saja soal kebutuhan, namun ketepatan sasaran atas implementasi BSU senilai Rp600.000 per bulan Juni-Juli dari pemerintah itu harus dikawal bersama.
Menurut anggota legislatif Dapil Sulawesi Selatan I ini, pekerja/buruh merupakan unsur profesi rentan terhadap berbagai ancaman, seperti PHK dan penundaan penggajian.
“Tentu pengawasan terhadap implementasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) itu sangat penting, apalagi menyangkut buruh dan tenaga honorer yang selama ini berada di lapisan paling rentan,” ujar Kahfi saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (14/6/2025).
“Kita bicara soal bantuan 600 ribu yang secara nominal memang tidak besar, tapi bagi mereka yang berpenghasilan rendah, ini sangat berarti. Jangan sampai dana seperti ini justru tidak tepat sasaran atau malah tidak sampai ke tangan yang benar,” tambahnya.
Untuk itu dia, sebagai legislator pihaknya berupaya mengawal bantuan tersebut dan berharap masyarakat ikut mengawasi.
“Pengawasan harus dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari pendataan, verifikasi, hingga proses pencairan dana ke rekening masing-masing penerima. Kami jg meminta agar prosesnya dibuat transparan dan bisa dilacak, supaya tidak ada celah untuk disalahgunakan. Jangan sampai program yang niatnya baik malah menimbulkan kekecewaan di lapangan,” pungkas dewan berlatar akademisi itu.
Terakhir kata itu, sebagai bentuk kehadiran pemerintah, rakyat perlu diberi bantalan insurance saat bekerja, selain BSU yang bersifat sementara.
“Selain itu, BSU ini juga seharusnya dibarengi dengan langkah-langkah jangka panjang. Salah satunya adalah memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan, agar para pekerja informal dan honorer tidak terus-menerus berada di luar sistem perlindungan sosial. Kalau pemerintah serius soal perlindungan pekerja, maka perlu keberpihakan dalam kebijakan, bukan hanya bantuan sesaat,” tutupnya.
