HARNAS.CO.ID – Unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI, pada Rabu (17/9/2025) minim peserta.
Diketahui, pengunjuk rasa terlihat hanya puluhan, jauh lebih sedikit dari klaim yang menyebutkan ada sekitar 2 ribu peserta.
Kondisi tersebut tak terlepas dari perpecahan sikap di kalangan komunitas ojol terkait isu pemotongan komisi.
Menurut Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara (Jakut) Mansyur, pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi. Ia menjelaskan, komunitasnya memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan.
“Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” kata Mansyur kepada awak media, Kamis (18/9/2025).
Lebih lanjut, Mansyur menampik anggapan Korwil Jakut terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Ia menegaskan, tak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak Garda.
“Tidak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” katanya.
Mansyur pun meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojol.
“Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” ujar dia menegaskan.
Mansyur menyebut, potongan komisi 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan. Sebab, sebagian besar kembali kepada pengemudi dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.
“Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” katanya.
Mansyur juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan pengemudi. Sebaliknya, hal ini berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.
Mansyur memandang, langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas pengemudi tidak tepat. Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.
“Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” ucap Mansyur menambahkan.
