HARNAS.CO.ID – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai kritik beberapa tersangka rasuah. Mereka menilai OTT KPK tidak memenuhi unsur tertangkap tangan.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr Chairul Huda berpendapat serupa. Ia menilai yang dipraktikkan selama ini oleh KPK, itu bukan tertangkap tangan, tetapi penangkapan.
Penangkapan itu, kata Chairul, ada prosedurnya, seperti surat perintah penangkapan. Jika sesuai prosedur sah-sah saja dilakukan OTT dengan catatan sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP.
“Saya sudah sejak lama mengatakan, apa yang dilakukan KPK dengan istilah OTT itu sebenarnya merupakan bentuk penyimpangan dari hukum. Sebab KPK seharusnya membekali diri dengan surat perintah penangkapan. Secara umum seperti itu,” kata Chairul dalam keteranganya, Kamis (19/3/2026).
Dr Chairul mengkritisi cara KPK dalam melakukan OTT yang dinilai tidak sesuai prosedur. Sehingga pelaku yang kena OTT banyak yang menggugat praperadilan. Yang digugat adalah sah atau tidaknya proses penetapan tersangka melalui rangkaian OTT tersebut.
“Kerena selama ini tidak pernah atau dinyatakan tidak sah (penetapan status tersangka hasil OTT), meski sudah beberapa kali para tersangka mengajukan praperadilan tetapi selalu kandas tidak ada yang dimenangkan hakim. Kerena selalu dimenangkan hakim, praktik (OTT KPK) itu dianggap benar walaupun secara prinsip keliru,” ucap Chairul yang juga penasihat ahli Kapolri.
“Jadi kalau ada orang ditangkap karena suap menyuap dan ini terkait dengan orang lain terkait dengan pihak lain, yang tidak ada di tempat itu, yang tidak ada dalam transaksi, tidak boleh orang ini dikatakan OTT dong. Dikembangkan lalu orang ini ditangkap mestinya begitu,” sambung dosen angkatan 89 UMJ ini.
Lebih jauh Chairul memberikan contoh terbaru kasus hasil tangkap tangan oleh KPK terhadap mantan Gubernur Riau Abdul Wahid.
“Contoh penangkapan gubernur Riau, dia bersama Kapolda Riau kok, waktu ditangkap sedang bersama Kapolda, Oke ada bukti pihak lain terima suap dan ditangkap, kalau ini terhubung dengan gubernur lakukan proses penyelidikan penyidikan secara normal lalu tetapkan tersangka, bukan memfreming seolah-olah OTT,” terang Chairul.
Melihat fenomena ini, Dr Chairul tidak mempersoalkan UU KPK, hanya saja dia menyoroti cara penyidik untuk memahami UU dan melaksanakan UU tersebut. “Ini yang harus diperbaiki cara KPK dalam memahami undang-undang,” kata pria kelahiran Jakarta itu.
Istilah tangkap tangan diatur dalam KUHAP. Kata Chairul m<span;>enurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, tangkap tangan adalah penangkapan seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, segera sesudah dilakukan, diteriaki khalayak, atau ditemukan benda bukti padanya. Jika memenuhi kriteria tersebut baru boleh istilah OTT disematkan terhadap orang tersebut.
“Misalnya gubernur Riau, apa barang bukti yang ada pada dia, karena menurut KUHAP ketika seseorang ditangkap maka harus segera diserahkan ke penyidik baik tersangkanya maupun barang buktinya itu syarat OTT. Orang dikatakan OTT harus ada barang bukti pada dirinya,” ungkapnya.
Dr Chairul juga menyinggung kasus OTT mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor alias Paman Birin. KPK sempat menetapkan Paman Birin sebagai tersangka, namun gugur setelah gugatan praperadilan mantan Gubernur Kalsel tersebut dikabulkan hakim PN Jaksel.
“Ada yang berhasil dia (KPK) tangkap ada yang tidak, tetapi tetap saja dikualifikasi sebagai (OTT), misalnya gubernur Sahbirin Noor, itu sama juga tuh ada peristiwa tangkap tangan, sejumlah orang ditangkap dan penetapan tersangkanya termasuk dia (paman birin). Padahal dia tidak menjadi bagian yang ditangkap. Beruntung karena tidak ditangkap dan praperadilannya menang,” bebernya.
Kemudian dia juga mengambil contoh OTT KPK yang tidak memenuhi syarat sebagai tangkap tangan adalah kasus Patrialis Akbar. “Dia sedang makan dengan kekasih dan orang tuanya, tiba tiba ditangkap dengan istilah OTT. Padahal dia sedang tidak melakukan tindak pidana. Itu sebagai contoh yang namanya pembunuhan karakter,” ujar Chairul.
Termasuk operasi penangkapan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emanuel Ebenezer atau Noel. Chairul berpendapat bahwa itu bukan tertangkap tangan. “Contoh Noel itu juga bukan tangkap tangan, memang dia menerima suap tapi sudah lalu peristiwa pidananya,” kata Chairul Huda menambahkan.
