Harnas.CO.ID
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial
No Result
View All Result
Harnas.CO.ID
No Result
View All Result
Home Hukum

Dinilai Bertentangan dengan UUD, Lima Pasal UU Kesehatan Digugat ke MK oleh Dharma Pongrekun

Pemohon menilai sejumlah pasal dalam UU Kesehatan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara

by Fadlan Butho
13/05/2026
Dinilai Bertentangan dengan UUD, Lima Pasal UU Kesehatan Digugat ke MK oleh Dharma Pongrekun
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

HARNAS.CO.ID – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Komjen (Purn) Dharma Pongrekun bersama tim hukumnya resmi mendaftarkan permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Gugatan dilayangkan karena pemohon menilai sejumlah pasal dalam UU Kesehatan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB), penanggulangan wabah, hingga ancaman pidana bagi masyarakat.

Ishemat Soeria Alam, salah satu tim hukum Dharma Pongrekun mengatakan bahwa permohonan telah diterima secara resmi oleh MK dan pihaknya kini tinggal menunggu jadwal persidangan.

“Permohonan yang kami ajukan telah diterima dan kami tinggal menunggu jadwal sidangnya,” kata Ishemat di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Dalam permohonan tersebut, tim hukum menggugat lima pasal yang dianggap multitafsir dan membuka ruang kewenangan terlalu luas bagi pemerintah.

Kelima pasal yang diuji yakni: Pasal 353 ayat (2) huruf g, Pasal 394, Pasal 395 ayat (1), Pasal 400, dan Pasal 446.

Menurut Ishemat, Pasal 353 ayat (2) huruf g memberi kewenangan terlalu besar kepada Menteri Kesehatan dalam menetapkan status KLB melalui frasa “kriteria lain yang ditetapkan Menteri”.

Sementara, Pasal 394 dinilai mewajibkan masyarakat mematuhi seluruh kegiatan penanggulangan wabah tanpa batasan yang jelas mengenai perlindungan hak individu.

Adapun Pasal 400 dan Pasal 446 dipersoalkan karena mengatur larangan menghalangi penanggulangan KLB dengan ancaman pidana denda hingga Rp500 juta.

“Frasa-frasa dalam pasal tersebut dinilai kabur, multitafsir, dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum,” kata Ishemat.

Tim kuasa hukum menyatakan, belum dapat membuka seluruh materi permohonan karena ingin menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Mereka juga meminta media dan masyarakat ikut mengawal jalannya persidangan.

“Permohonan ini merupakan langkah konstitusional untuk menjaga supremasi UUD 1945 dan melindungi hak-hak fundamental warga negara,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dharma Pongrekun menyampaikan pandangannya mengenai regulasi kesehatan global dan mekanisme penetapan pandemi.

Ia menilai, aturan mengenai KLB dapat membuka ruang pembatasan terhadap masyarakat hanya melalui penetapan status wabah.

“Cukup dengan diumumkan adanya KLB atau wabah, maka masyarakat bisa diperlakukan dengan berbagai pembatasan,” ujarnya.

Dharma juga mengaitkan regulasi kesehatan nasional dengan pembahasan amendemen International Health Regulation (IHR) oleh World Health Organization atau WHO.

Menurutnya, isu pandemi Covid-19 tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyangkut kontrol sosial dan kepentingan industri farmasi global.

Dharma turut menyampaikan pandangan pribadi mengenai pandemi Covid-19, teknologi 5G, serta keberadaan tower telekomunikasi di kawasan permukiman.

Purnawirawan bintang tiga itu menyebut, masyarakat perlu lebih kritis terhadap berbagai kebijakan dan narasi kesehatan yang berkembang.

Namun demikian, pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi pemohon dan belum dibuktikan secara ilmiah maupun diputuskan oleh pengadilan. “Saran saya tolak adanya tower-tower yang ada di pemukiman,” ucapnya menamnahkan. 

Previous Post

Tersangka Korupsi Nikel Bos PT Toshida Indonesia Ditahan Kejagung 

Next Post

Nasib 14 WNI Hilang Imbas Kapal Tenggelam di Malaysia: 7 Orang Ditemukan Tewas

Related Posts

Bertentangan UUD 45, MK: Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan
Hukum

Bertentangan UUD 45, MK: Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan

Tok! MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres Cawapres
Hukum

MK Putuskan Ibu Kota Negara tetap Jakarta, Pemindahan IKN Tergantung Keppres

Uji Materi UU No 24/2000 Terkait BoP, MAKI Minta DPR Ratifikasi Perjanjian Internasional
Hukum

Uji Materi UU No 24/2000 Terkait BoP, MAKI Minta DPR Ratifikasi Perjanjian Internasional

Uji Materi UU Pers Dikabulkan, MK Cegah Kriminalisasi dan Pertegas Perlindungan Wartawan
Hukum

Uji Materi UU Pers Dikabulkan, MK Cegah Kriminalisasi dan Pertegas Perlindungan Wartawan

Leave Comment

Terkini

Pasar Senen Blok VI Dibangun Ulang, Hadirkan 1.700 Tempat Usaha dengan Konsep Green Building

Pasar Senen Blok VI Dibangun Ulang, Hadirkan 1.700 Tempat Usaha dengan Konsep Green Building

PD PIRA Sultra Satu Suara Dukung Dasco Jadi Wapres, Hasmawati: Aspirasi Kaum Perempuan Gerindra

PD PIRA Sultra Satu Suara Dukung Dasco Jadi Wapres, Hasmawati: Aspirasi Kaum Perempuan Gerindra

Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

Kader Gerindra Berpeluang Isi Kursi Wapres, Ini Plus-Minusnya bagi Pemerintahan Prabowo

Kader Gerindra Berpeluang Isi Kursi Wapres, Ini Plus-Minusnya bagi Pemerintahan Prabowo

DPC Gerindra Buton Tengah Terang-terangan Dukung Dasco Jadi Wapres Dampingi Prabowo

DPC Gerindra Buton Tengah Terang-terangan Dukung Dasco Jadi Wapres Dampingi Prabowo

Terpopuler

  • Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

    Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

    8 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Perluas Jangkauan Sepak Bola Jepang di Asia Tenggara, Ventforet Kofu Kembali Gelar Soccer Coaching Clinic di Indonesia

    7 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Cari Aktor Lain di Proyek EDC BRI, KPK Dalami Peran Direktur Utama PT Integra Pratama

    57 shares
    Share 23 Tweet 14
  • KPK Berharap Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berkembang

    52 shares
    Share 21 Tweet 13
  • PD PIRA Sultra Satu Suara Dukung Dasco Jadi Wapres, Hasmawati: Aspirasi Kaum Perempuan Gerindra

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
Harnas.CO.ID

Mengulas isu terkini.

About Us

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Kita

Kategori

  • Politik
  • Kesra
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi

Contact Us

Hubungi redaksi melalui email di bawah ini : harnas.co.id@gmail.com
Alamat :
JL. Mampang Prapatan Raya NO. 26,
Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Adm. Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos 12790

© 2022 Harnas.CO.ID.

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial

© 2022 Harnas.CO.ID.