HARNAS.CO.ID – Wacana penghapusan
pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang dilontarkan sejumlah elite politik menuai sorotan tajam. Pasalnya, wacana yang antara lain didasari alasan efisiensi anggaran dan menekan politik uang itu dinilai sangat tidak tepat.
“Alasan menekan ‘ongkos politik’ untuk mengembalikan (mekanisme) pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah penyesatan logika publik. Masalah ongkos politik mahal itu akarnya ada pada perilaku elite dan tata kelola partai politik sendiri, bukan pada sistem pemilihan langsungnya,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Dia menjelaskan, pengubahan mekanisme pilkada menjadi tidak langsung tak akan menghapus politik uang, melainkan hanya melakukan lokalisasi korupsi. Sebab, transaksi gelap yang tadinya menyasar massa, kini cukup dilakukan di ruang-ruang tertutup antar-elite fraksi dan partai.
“Itu jauh lebih berbahaya bagi integritas demokrasi,” ujar Jeirry
Sejatinya, dia menilai, para elite yang menyuarakan pilkada kembali ke DPRD sebenarnya tidak punya moral standing atau posisi etik untuk bicara soal politik uang. Mengingat, para elite tersebut merupakan pelaku sekaligus penikmat dari praktik politik uang yang mencuat dalam sistem pilkada yang berjalan saat ini.
“Sangat ironis dan munafik ketika mereka menggunakan ‘politik uang’ sebagai alasan untuk mencabut hak rakyat, padahal mereka sendiri yang melanggengkan praktik tersebut,” ujar Jeirry.
Atas dasar itu, dia menambahkan, alasan itu otomatis batal secara etik.
“Mereka yang menciptakan masalah, lalu rakyat yang dihukum dengan kehilangan hak suaranya,” kata Jeirry.
