HARNAS.CO.ID – Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum (ketum) Partai Golkar membetot perhatian publik Tanah Air. Langkah Airlangga itu dinilai bukan tanpa sebab lantaran diduga menyangkut kepentingan Pilkada Serentak 2024 yang berkaitan dengan upaya pengondisian politik nasional.
“Pilkada tentu menjadi salah satu unsur yang menentukan konstelasi politik ke depannya,” kata Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Harnas.co.id, Senin (12/8/2024).
Dia menjelaskan, proses pengusungan bakal calon terkait Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada November mendatang menjadi pintu masuk untuk memastikan agenda dan situasi politik nasional bisa dikondisikan. Sebab, ajang Pilkada Serentak 2024 meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta dan Jawa Barat. Kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di kedua daerah ini kerap menjadi barometer politik nasional.
Atas dasar itu, Lucius pun memandang, Airlangga mundur dari posisi ketum Partai Golkar bukan atas inisiatif pribadi, tetapi ada pihak lain yang memaksa. Pihak lain ini ditengarai ingin mengendalikan Golkar.
“Sebagai kendaraan politik untuk bargaining (tawar-menawar) politik,” ujar Lucius.
Terlebih, Lucius pun menyinggung lemahnya posisi Airlangga buntut pengusutan kasus hukum yang membawa-membawa nama Airlanggga. Seperti diberitakan, Airlangga sempat diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi pengusutan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, Senin (24/7/2023).
Diketahui, Airlangga Hartarto memutuskan mundur dari jabatan ketum Partai Golkar. Dalam pernyataanya, Airlangga mengaku, keputusan mundur itu telah melalui banyak pertimbangan demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan transisi pemerintahan.
“Menjaga stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Airlangga dikutip dari video yang beredar, Minggu (11/8/2024).
Dia menjelaskan, pengunduran diri tersebut terhitung sejak Sabtu malam (10/8/2024). Selanjutnya, kata Airlangga, DPP Partai Golkar segera menyiapkan mekanisme pemilihan ketua umum baru sesuai ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Sebelumnya, pria yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian di pemerintahan Presiden Joko Widodo itu disebut merestui Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta. Bahkan, Airlangga sudah sempat menyebut inisial ‘S’ sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil.
Sementara, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Partai Golkar mendukung pencalonan Dedi Muyadi. Dedi diusung sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Gerindra.
Tercatat, Airlangga menempati kursi ketua umum Partai Golkar sejak 2017.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut partai tempatnya bernaung tetap solid meski Airlangga mundur dari jabatan ketum. Ia mengeklaim roda organisasi Partai Golkar tak terganggu.
Selain itu, ujar Doli menambahkan, proses persiapan pencalonan jelang Pilkada Serentak 2024 juga tetap bergulir.
Penulis: Aria Triyudha
