HARNAS.CO.ID – Partai Golkar bergejolak jelang Pilkada Serentak 2024. Gejolak ini ditandai keputusan Airlangga Hartarto lengser dari posisi ketua umum (ketum) dan Jusuf Hamka yang enggan melanjutkan eksistensinya sebagai pengurus serta urung maju sebagai calon dalam kontestasi pilkada.
Dalam pernyataanya, Airlangga mengaku, keputusan mundur itu demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan transisi pemerintahan.
“Menjaga stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Airlangga dikutip dari video yang beredar, Minggu (11/8/2024).
Dia menjelaskan, pengunduran diri tersebut terhitung sejak Sabtu malam (10/8/2024). Selanjutnya, kata Airlangga, DPP Partai Golkar segera menyiapkan mekanisme pemilihan ketum baru sesuai ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Semua proses akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi muruah Partai Golkar, ” ujarnya menambahkan.
Langkah yang ditempuh Airlangga cukup mengejutkan dunia perpolitikan Tanah Air seiring kian dekatnya ajang Pilkada Serentak 2024. Terlebih, pria yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian di pemerintahan Presiden Joko Widodo itu disebut sudah merestui Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta.
Tercatat, Airlangga menempati kursi ketum Partai Golkar sejak 2017. Sebelumnya, Airlangga pernah menempati posisi bendahara Partai Golkar periode 2004-2009 dan Ketua DPP Partai Golkar 2009-2015. Ia juga pernah menjadi anggota DPR Partai Golkar periode 2004-2009 dan 2009-2014.
Keputusan Airlangga mundur dari kursi ketum Partai Golkar diikuti rupanya diikuti elite Partai Golkar Jusuf Hamka. Jusuf yang tercatat sebagai anggota dewan penasihat Partai Golkar menyatakan mundur dari kepengurusan partai itu dan kontestasi Pilkada 2024.
Jusuf menyebut, dirinya merasa tak cocok dengan dunia politik yang dinilai keras dan kasar.
“Tak pantas dengan karakter saya,” kata Jusuf.
Rencananya, surat pengunduran diri akan diserahkan Jusuf ke DPP Partai Golkaf pada Senin (12/8/2024).
Pria yang juga kerap disapa Babah Alun itu tak menampik, pengunduran dirinya itu berdekatan dengan momentum mundurnya Airlangga Hartarto dari ketum Partai Golkar. Meski begitu, Jusuf membantah langkahnya itu berkaitan dengan keputusan mundur yang dikemukakan Airlangga.
“Kalau mundur, niatnya sudah dari Juli kemarin,” ujar Jusuf.
Lebih lanjut, Jusuf mengaku akan kembali memusatkan perhatiannya pada bidang sosial. Selain itu, lelaki berlatar belakang pengusaha ini akan menghabiskan waktu bersama keluarga.
Diketahui, sosok Jusuf Hamka belakangan mencuat lantaran sempat digadang-gadang sebagai bakal calon wakil gubernur (cawagub) pada Pilkada Jakarta. Namun, dia kemudian dikabarkan mendapat tugas maju bakal cawagub di Pilkada Jawa Barat.
Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut partai tempatnya bernaung tetap solid meski Airlangga mundur dari jabatan ketum. Ia mengeklaim roda organisasi Partai Golkar tak terganggu.
“Insya Allah partai ini sudah punya pengalaman sudah bisa berjalan sesuai mekanisme selama ini,” kata Doli.
Hal itu antara lain menyangkut kepemimpinan Partai Golkar selepas ditinggal Airlangga. Menurut Doli, pengunduran diri Airlangga Hartarto sudah memenuhi syarat bagi Partai Golkar mengggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munaslub ini untuk memilih ketua umum baru partai tersebut.
“Untuk menuju ke sana ada proses dan tahapan yang diatur dalam mekanisme organisasi,” katanya.
Secara de jure, kata Doli, Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum. Surat pengunduran diri yang diajukan Airlangga akan dilegitimasi oleh rapat pleno. Doli menyebut, rapat pleno rencananya akan digelar pada Selasa (13/8/2024). Sambil menunggu rapat pleno, Partai Golkar secara organisasi diurus oleh para wakil ketua umum sesuai bidangnya masing-masing.
“(Kemudian) saat rapat pleno, kami akan menetapkan menerima surat pengunduran diri itu dan otomatis secara de facto dan de jure Pak Airlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjabat ketua umum,” ujar Doli.
Rapat pleno juga akan membahas dan menetapkan sosok yang akan menjadi pelaksana tugas ketum Partai Golkar hingga Munaslub digelar.
Selain itu, ujar Doli melanjutkan, proses persiapan pencalonan jelang Pilkada Serentak 2024 juga tetap bergulir.
Terkait pengunduran diri Jusuf Hamka, Doli menyatakan, langkah itu merupakan hak pribadi yang bersangkutan. Dengan kata lain, ujar dia, Partai Golkar tak bisa melarang Jusuf yang tak mau lagi menjadi bagian kepengurusan.
Dia menambahkan, soliditas kepengurusan Partai Golkar tetap terjaga kendati Jusuf Hamka mundur.
“Insya Allah tidak akan mempengaruhi. Apalagi yang sekarang menduduki posisi atau memimpin partai ini baik DPP, DPD, provinsi, kabupaten, kota. Mudah-mudahan tetap terjaga dalam menjaga kondusifitas roda organisasi,” kata Doli menegaskan.
Penulis: Aria Triyudha
