HARNAS.CO.ID – Indonesia Police Watch (IPW) bersama Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) melaporkan sejumlah pihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan terkait adanya dugaan persekongkolan lelang aset sitaan kasus korupsi Jiwasraya.
Adapun pihak yang dilaporkan adalah
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah. ST, Kepala Pusat PPA Kejagung RI selaku Penentu Harga Limit lelang; Febrie Adriansyah, Jampidsus Kejagung RI selaku Pejabat yang memberikan Persetujuan atas nilai limit lelang; Pejabat DKJN bersama-sama KJPP, selaku pembuat Appraisal; dan Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, Yoga Susilo diduga selaku Beneficial Owner dan/atau Pemilik Manfaat PT. Indobara Utama Mandiri (IUM).
“Terlapornya Jampidsus. Kemudian penilai aset siapa PPA kejaksaan agung juga, kemudian dari DJKN direktorat jenderal kekayaan negara,” kata Koordinator KSST Ronald Loblobly di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2024).
Ronal menjelaskan, dugaan korupsi yang dilaporkan terkait adanya lelang aset tambang di PT Gunung Bara Utama (GBM), perusahaan itu disita dari terpidana Heru Hidayat. Ia menduga, ada kerugian negara dari lelang aset tambang PT GBM.
Ronal menyebut, dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai triliunan rupiah. Karena itu, ia meminta KPK untuk mendalami laporan yang dilayangkan tersebut.
“Jadi kerugiannya itu kita taksir senilai Rp 11 ttiliun, tapi dilelang hanya kemudian Rp 1,9 triliun, indikasi kerugian Rp 9 triliun,” ucap Ronal.
Sementara, Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa merasa prihatin atas dugaan korupsi yang dilaporkannya ke KPK.
“Ironis dan memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi, tetapi diduga nyambi korupsi,” ujar Sugeng.
Sugeng mengatakan, PT IUM diduga sengaja didirikan oleh Andrew Hidayat pada 19 Desember 2022, 10 hari sebelum penjelasan lelang. Pasalnya, PT IUM langsung ditetapkan sebagai pemenang.
Dalam pembuatan PT IUM tersebut, Andrew Hidayat menunjuk sejumlah nominee atau boneka yang tidak memenuhi kualifikasi dari aspek personality dan party untuk duduk selaku direksi dan komisaris. Pemegang saham di perseroan dengan diatasnamakan PT MPN dan PT SSH.
