HARNAS.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ambang batas parlemen DPR atau parliamentary threshold 4 persen tetap berlaku di Pemilu serentak 2024.
MK menyatakan aturan di pasal 414 UU Pemilu itu tetap konstitusional pada pemilu ini. Namun, mahkamah berpendapat harus ada perubahan sebelum Pemilu 2029.
“Menyatakan norma pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan,” ucap Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Dalam bagian pertimbangan putusan, MK setuju dengan pemohon bahwa ambang batas parlemen selama ini tak disertai dasar penentuan. Hal itu berimbas pada banyaknya suara yang tidak terkonversi ke kursi DPR.
Mahkamah menitipkan lima poin kepada pembentuk undang-undang dalam mengubah aturan ambang batas parlemen. Kesatu, ambang batas parlemen baru harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.
Lalu, ambang batas harus tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional. MK menekankan pencegahan besarnya suara yang tak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.
Ketiga, perubahan harus dilakukan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. Poin keempat adalah perubahan telah selesai sebelum tahapan Pemilu 2029 digelar.
“Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR,” bunyi poin kelima MK.
Perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem menggugat ketentuan ambang batas 4 persen untuk partai politik bisa masuk ke DPR RI.
Perludem mengusulkan ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah daerah pemilihan. Mereka menyarankan rumus membagi bilangan 75 persen dengan rata-rata besaran jumlah besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.
