Harnas.CO.ID
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial
No Result
View All Result
Harnas.CO.ID
No Result
View All Result
Home Hukum

Uji Materi UU No 24/2000 Terkait BoP, MAKI Minta DPR Ratifikasi Perjanjian Internasional

Permohonan judicial review tersebut, diajukan bersama LP3HI, Rus Utaryono, dan Tresno Subagyo dengan nomor register perkara 143/PUU/XXVI/2026.

by Fadlan Butho
12/05/2026
Uji Materi UU No 24/2000 Terkait BoP, MAKI Minta DPR Ratifikasi Perjanjian Internasional
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

HARNAS.CO.ID – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/5/2026).

Permohonan judicial review tersebut, diajukan bersama LP3HI, Rus Utaryono, dan Tresno Subagyo dengan nomor register perkara 143/PUU/XXVI/2026.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta DPR lebih aktif mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap setiap perjanjian internasional yang dibuat pemerintah.

Menurutnya, pengawasan DPR penting untuk memastikan setiap perjanjian internasional tetap menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

“Setiap perjanjian internasional semestinya mendapat persetujuan DPR agar ada kontrol terhadap kebijakan yang menyangkut anggaran negara, kedaulatan, dan kepentingan rakyat,” ujar Boyamin dalam keterangannya

Ia menjelaskan, pengajuan uji materi itu dipicu polemik terkait Perjanjian Board of Peace (BoP) yang disebut diteken Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Perjanjian tersebut menjadi sorotan setelah muncul isu mengenai kewajiban iuran dana hingga Rp17 triliun.

Menurut Boyamin, perjanjian yang berdampak pada penggunaan anggaran negara semestinya tidak cukup hanya melalui keputusan pemerintah, tetapi juga wajib memperoleh persetujuan DPR melalui mekanisme undang-undang.

Dalam perbaikan permohonan, para pemohon juga menambahkan materi terkait kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia yang disebut berkaitan dengan wilayah tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, yakni Lepaga, Tetagas, dan Kabungalor.

Boyamin menilai, isu yang menyangkut wilayah negara harus dibahas secara terbuka dan melibatkan DPR sebagai representasi rakyat.

“Terdapat pertanyaan mendasar apakah kita harus menerima perjanjian ini karena senyatanya kita kehilangan wilayah tiga desa dengan jumlah penduduk sekitar 300 orang,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan strategis negara seharusnya diajukan ke DPR pada masa sidang berikutnya setelah reses untuk disetujui atau ditolak.

Menurutnya, mekanisme itu penting agar pemerintah memiliki legitimasi politik dan konstitusional dalam menjalankan perjanjian internasional.

Dalam petitum yang telah diperbaiki setelah menerima masukan hakim MK, para pemohon meminta frasa “Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang” dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai bahwa setiap perjanjian internasional wajib diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan atau penolakan.

Boyamin berharap MK dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat fungsi pengawasan DPR sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam setiap kerja sama internasional.

Previous Post

KPK Periksa 2 Pejabat Pertamina soal Korupsi di PPT Energy Trading

Next Post

MK Putuskan Ibu Kota Negara tetap Jakarta, Pemindahan IKN Tergantung Keppres

Related Posts

Bertentangan UUD 45, MK: Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan
Hukum

Bertentangan UUD 45, MK: Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan

Dinilai Bertentangan dengan UUD, Lima Pasal UU Kesehatan Digugat ke MK oleh Dharma Pongrekun
Hukum

Dinilai Bertentangan dengan UUD, Lima Pasal UU Kesehatan Digugat ke MK oleh Dharma Pongrekun

Tok! MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres Cawapres
Hukum

MK Putuskan Ibu Kota Negara tetap Jakarta, Pemindahan IKN Tergantung Keppres

Uji Materi UU Pers Dikabulkan, MK Cegah Kriminalisasi dan Pertegas Perlindungan Wartawan
Hukum

Uji Materi UU Pers Dikabulkan, MK Cegah Kriminalisasi dan Pertegas Perlindungan Wartawan

Leave Comment

Terkini

Pasar Senen Blok VI Dibangun Ulang, Hadirkan 1.700 Tempat Usaha dengan Konsep Green Building

Pasar Senen Blok VI Dibangun Ulang, Hadirkan 1.700 Tempat Usaha dengan Konsep Green Building

PD PIRA Sultra Satu Suara Dukung Dasco Jadi Wapres, Hasmawati: Aspirasi Kaum Perempuan Gerindra

PD PIRA Sultra Satu Suara Dukung Dasco Jadi Wapres, Hasmawati: Aspirasi Kaum Perempuan Gerindra

Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

Kader Gerindra Berpeluang Isi Kursi Wapres, Ini Plus-Minusnya bagi Pemerintahan Prabowo

Kader Gerindra Berpeluang Isi Kursi Wapres, Ini Plus-Minusnya bagi Pemerintahan Prabowo

DPC Gerindra Buton Tengah Terang-terangan Dukung Dasco Jadi Wapres Dampingi Prabowo

DPC Gerindra Buton Tengah Terang-terangan Dukung Dasco Jadi Wapres Dampingi Prabowo

Terpopuler

  • Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

    Dukung Dasco sebagai Wapres, Ketua TIDAR Sultra Faisal Banong: Aspirasi Kader Muda Gerindra

    8 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Perluas Jangkauan Sepak Bola Jepang di Asia Tenggara, Ventforet Kofu Kembali Gelar Soccer Coaching Clinic di Indonesia

    7 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Cari Aktor Lain di Proyek EDC BRI, KPK Dalami Peran Direktur Utama PT Integra Pratama

    57 shares
    Share 23 Tweet 14
  • KPK Berharap Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berkembang

    52 shares
    Share 21 Tweet 13
  • PD PIRA Sultra Satu Suara Dukung Dasco Jadi Wapres, Hasmawati: Aspirasi Kaum Perempuan Gerindra

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
Harnas.CO.ID

Mengulas isu terkini.

About Us

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Kita

Kategori

  • Politik
  • Kesra
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi

Contact Us

Hubungi redaksi melalui email di bawah ini : harnas.co.id@gmail.com
Alamat :
JL. Mampang Prapatan Raya NO. 26,
Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Adm. Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos 12790

© 2022 Harnas.CO.ID.

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Kesra
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Global
  • Nusantara
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Advertorial

© 2022 Harnas.CO.ID.