HARNAS.CO.ID – Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming agar dua periode menuai beragam reaksi.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, arahan senada sebenarnya pernah dikemukakan Jokowi kepada relawannya beberapa waktu yang lalu.
“Ini artinya, Jokowi memang serius untuk mengantarkan dan mengamankan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Jamiluddin, Selasa (23/6/2026).
Jamiluddin menilai, dukungan Jokowi sejatinya hanya direspon hangat oleh PSI. Partai berlambang gajah ini memberi dukungan penuh kepada Prabowo-Gibran dua periode.
Sebab, berbeda halnya respons partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Senayan alias DPR RI. Sebab, selain Gerindra yang belum merespons, Jamiluddin memandang, partai yang duduk di Senayan umumnya cenderung dingin menanggapi arahan Jokowi itu.
“Kecuali Gerindra, parpol di Senayan cenderung menyatakan fokus mendukung pemerintahan Prabowo,” ucap Jamiluddin.
Hal tersebut merujuk pernyataan petinggi Partai Demokrat, Nasdem, PKB, Golkar, PKS, dan PAN.
“Dari enam partai ini hanya Golkar yang secara tegas menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sementara partai lainnya hanya memberi dukungan kepada Prabowo saja,” ujar Jamiluddin.
Sementara PDIP belum memikirkan Pemilu 2029.
Oleh karena itu, Jamiluddin menyimpulkan, permintaan Jokowi terlalu dini disampaikan.
“Jadi, mayoritas partai di Senayan umumnya belum merespons positif atas permintaan dukungan untuk Prabowo-Gibran dua periode.
Namun dukungan penuh dua periode tersebut – selain PDIP – jelas diberikan kepada Prabowo saja. Dukungan ini tentu rasional, karena hingga saat ini yang menonjol memang kinerja Prabowo,” kata Jamiluddin.
Menurut dia, terlepas dari kritik yang ditujukan kepada Prabowo, kinerja orang nomor satu di Indonesia itu memang jauh lebih nyata. Bahkan, Jamiluddin memandang, programnya yang berpihak kepada rakyat satu per satu terealisasi
“Bahkan dalam waktu singkat kinerja Prabowo di bidang pertanian tampak nyata. Setidaknya Indonesia berhak menyandang swasembada padi (beras). Ini tentu prestasi, karena dalam sejarah Indonesia baru dua kali terjadi swasembada beras, yaitu di era Soeharto dan Prabowo,” ujar dia.
Namun, kata Jamiluddin lagi, berbeda halnya dengan Gibran yang hingga saat ini dianggap masih minus prestasi.
“Gibran memang banyak berkunjung ke berbagai daerah, namun tidak diketahui tindak lanjut dari kunjungannya. Hal yang sama juga terlihat dari layanan pengaduan Lapor Mas Wapres. Masyarakat tidak mengetahui berapa banyak pengaduan yang mendapat solusi,” ujar Jamiluddin.
Atas dasar itu, mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut menyatakan, hingga saat ini memang sulit untuk menyebutkan kinerja Gibran. Sebab, masyarakat praktis tidak mengetahui apa yang dikerjakan Gibran sebagai Wapres.
“Jadi, wajar kiranya bila banyak partai hanya memberi dukungan dua periode kepada Prabowo. Apalagi dalam sejarah Indonesia, penentuan Wapres memang lebih banyak diserahkan kepada capresnya.”
