HARNAS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 15 unit mobil milik anggota DPR RI Fraksi NasDem Satori. Perampasan ini terkait dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Sejak kemarin hingga hari ini, penyidik telah menyita 15 kendaraan roda empat berbagai jenis milik Sdr S (Satori),” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Adapun 15 mobil tersebut yakni, Innova (3 unit), Fortuner (3 unit), Pajero (2 unit), Brio (2 unit), Alphard (1 unit), Xpander (1 unit), Camry (1 unit), Yaris (1 unit), dan HRV (1 unit). Menurut Budi, penyitaan mobil-mlbil tersebut dilakukan di sejumlah lokasi di Cirebon, Jawa Barat.
“Sebagian dari showroom yang telah dipindahkan ke tempat lain,” ujarnya.
KPK fokus menelusuri aliran dana yang mengucur ke beberapa Anggota Komisi XI DPR RI. Langkah itu guna mengungkap siapa saja anggota dewan yang menikmati keuntungan dari praktik korupsi dana CSR BI tersebut.
Budi tak menyangkal, fokus penyidikan KPK saat ini yakni menelusuri perintah dan aliran uang dari program CSR BI. Tujuannya untuk memastikan ke mana saja dana tersebut disalurkan dan siapa saja pihak yang diuntungkan.
Kasus dugaan korupsi dana CSR BI ini diduga melibatkan modus pengalihan dana yang semestinya digunakan untuk kegiatan sosial menjadi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Penyidik KPK telah mengantongi bukti awal berupa dokumen transaksi, laporan keuangan, hingga keterangan saksi yang menguatkan adanya penyimpangan.
Dalam kasus ini KPK menetapkan dua Anggota DPR RI yakni Satori dari Fraksi NasDem dan Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra. Dia dijerat dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020-2023.
Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar. Uang itu diduga dari beberapa sumber, di antaranya Rp 6,26 miliar dari kegiatan PSBI Bank Indonesia, Rp 7,64 miliar dari program Penyuluhan Keuangan OJK, dan Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening pribadi melalui yayasan yang dikelolanya dan digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk pembelian aset, kendaraan, hingga pembangunan rumah makan.
Sementara Satori diduga menerima dana senilai Rp 12,52 miliar, dengan rincian Rp 6,30 miliar dari PSBI BI, Rp 5,14 miliar dari OJK, dan Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.
Dia diduga menyamarkan dana tersebut melalui transaksi deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, serta pembelian kendaraan dan aset lainnya, bahkan dengan meminta bantuan bank daerah untuk menyamarkan transaksi.
KPK juga menduga sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya turut menerima dana serupa. Hal itu sebagaimana pengakuan Satori usai menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di Gedung Mereh Putih KPK, Jakarta.
Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. KPK kemudian melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.
Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut. Dua lokasi itu yakni Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
