HARNAS.CO.ID – Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi kinerja Panitia Kerja (Panja) Haji DPR 2025. Pasalnya, panja haji DPR dinilai berhasil mengevaluasi dan menyelesaikan pembahasan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M tepat waktu.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay, tugas berikutnya adalah mengawasi dan memastikan agar semua kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terealisasi sebagaimana mestinya kendati terdapat penurunan biaya ibadah haji pada tahun ini.
“Kalau soal kesepakatan, setiap tahun selalu ada. Semua kesepakatannya baik. Meningkatkan kualitas pelayanan pada jemaah. Faktanya, sering sekali tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).
Dia menjelaskan, ada delapan rekomendasi yang dianggap penting yang harus dijalankan dan ditingkatkan demi menjaga pelayanan terhadap jemaah haji tetap prima. Pertama, pelayanan pada jemaah haji sebelum keberangkatan.
“Mulai dari pendaftaran, manasik, bahkan sampai di asrama haji. Semua harus dipermudah dan para jemaah dibuat senang,” kata Saleh.
Poin kedua, ujar ketua Komisi VII DPR ini, kualitas pelayanan penerbangan. Menurut dia, jadwal penerbangan sering berubah dan tertunda. Kondisi seperti ini dinilai akan mengganggu kenyamanan jemaah. Apalagi, para jemaah Indonesia saat ini mayoritas lanjut usia (lansia).
“Tempo hari, pesawatnya hanya Garuda dan Saudi airlines. Mungkin karena tak ada pilihan, pelayanan tak maksimal seperti ini pun sering didiamkan dan tak disoal,” ujar Saleh.
Selanjutnya, poin ketiga, terkait pemondokan selama di Arab Saudi. Karena jumlahnya yang banyak, jemaah haji Indonesia sering terdistribusi tidak adil. Saleh menyebut, sebagian beruntung mendapat pemondokan yang bagus dan dekat dengan Masjidil haram. Namun, sebagian jemaah lagi di tempat yang kurang baik dan jauh dari Masjidil haram. Bahkan, ujar Saleh, tak jarang ditemui terdapat jemaah Indonesia memilih tidak ke masjid karena alasan jarak.
“Keempat, konsumsi dan makanan selama di Tanah Suci. Pemerintah menjanjikan untuk menyajikan makanan bercita rasa Indonesia. Ini mesti harus dipenuhi. Sayang sekali, tahun lalu saja tidak semuanya dapat ditepati,” ucapnya.
Saleh menyebut, tahun lalu, pihaknya menemukan tidak semua bumbu masakan didatangkan dari Indonesia. Sebagian besar malah didatangkan dari negara lain. Ia mendorong hal semacam ini sepatutnya diperbaiki. Sebab, Harus dipastikan masakan sesuai standar yang bercita rasa Indonesia.
“Lagi pula, penyediaan bumbu dapur ini penting. Untuk mencukupi kebutuhan 221.000 jamaah haji selama 40 hari adalah peluang bisnis bagi UMKM di Indonesia. Kenapa tidak dipercayakan saja pada gabungan UMKM untuk menyediakannya? Buatlah perjanjian jauh-jauh hari agar bisa dipenuhi berapa pun kebutuhan yang diperlukan,” kata Saleh menegaskan.
Berikutnya, poin kelima, Saleh mengingatkan transportasi untuk para jemaah. Mengingat, transportasi adalah elemen penting yang harus dipastikan ketersediaan dan kenyamanannya. Meski begitu, sosialisasi terkait penggunaan alat transportasi ini sering kurang maksimal. Tidak heran, banyak jemaah yang kadang ditinggal dan mengalah dari jamaah asal negara lain. Padahal, transportasi adalah bagian yang dibayar dan dihitung secara ketat dalam ongkos haji.
Kemudian, poin keenam, Saleh menyebutkan terkait pelayanan jemaah pada saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Pelayanan di Armina ini harus benar-benar prima. Selain sulit dan padat karena jutaan jemaah terkumpul di satu tempat, Armina adalah salah satu kunci pembeda antara haji dan umrah. Kesuksesan haji juga sangat ditentukan sukses tidaknya pelaksanaan seluruh ibadah di Armina.
“Kita mohon agar pemerintah memprioritaskan pelayanan di Armina. Tenda harus dipastikan kecukupannya. Air, makanan, tempat ibadah, dan kebutuhan selama di armina harus cukup, lengkap, dan memuaskan jamaah,” ucap Saleh.
Sementara, poin ketujuh, pelayanan kesehatan. Menurut Saleh, Indonesia menyediakan anggaran APBN untuk pelayanan kesehatan. Namun terkadang, pelayanan tetap kurang karena banyaknya jemaah haji yang perlu penanganan dan perhatian khusus. Terkait hal ini, pemerintah perlu memikirkan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan yang diterjunkan di pemondokan dan tenda-tenda selama musim haji.
“Kedelapan, petugas haji. Petugas haji Indonesia jumlahnya sangat banyak. Kalau yang dari Indonesia untuk tahun 2025, petugas yang akan diberangkatkan adalah 2.210 orang. Itu yang mengikuti seleksi di Indonesia. Tetapi di Saudi ada juga petugas haji musiman yang terdiri dari mahasiswa dan muqimin (orang yang sudah menetap),” ujarnya.
Dia menambahkan, jika dilihat dari sisi rasio tahun lalu, jumlah petugas haji Indonesia lebih dari cukup. Sayangnya, petugas-petugas itu tidak begitu terasa kehadirannya.
“Terkait petugas ini, DPR malah pernah mengusulkan agar dipercayakan saja ke petugas nakes, TNI, dan Polri. Mereka pasti lebih cekatan. Bahkan dalam situasi sulit mereka lebih profesional menangani keadaan darurat. Yang paling utama, mereka pasti akan disiplin. Ada nama baik bangsa Indonesia di pundak mereka,” kata Saleh.
Penulis: Aria Triyudha
