HARNAS.CO.ID – DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) tentang Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Demikian disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna ke-5 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/9/2025).
“Pimpinan dewan telah menerima surat-surat, dari Presiden RI tanggal 19 September hal RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 19 tahun 2023 tentang BUMN,” kata Puan.
Selain itu, ungkap Politikus PDIP ini, parelemen juga menerima Surpres tentang calon anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan RUU Hukum Acara Perdata Internasional.
Kemudian, RUU Desain Industri dan Surpres mengenai permohonan terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat RI.
Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengagakan ada rencana BUMN bakal dikelola sepenuhnya oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sehingga, tak ada lagi Kementerian BUMN.
“Ini formatnya mungkin karena sudah diambil alih Danantara, kan ini Rosan, Kementerian BUMN-nya mungkin sudah nggak ada, kan,” kata Bob beberapa waktu lalu.
