HARNAS.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBN 2024, Outlook Fiskal 2025, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada Presiden Prabowo.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (22/7/2025) malam, Sri Mulyani juga melaporkan kinerja APBN 2025, terutama dilihat dari penggunaan anggaran negara untuk pelaksanaan beberapa program pemerintah.
Pertama mengenai rencana Undang-Undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran.
“Insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP (wajar tanpa pengecualian),” kata Sri Mulyani.
Dalam laporannya itu, Menkeu Sri menyebut defisit APBN tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi itu, ujar Sri Mulyani, mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan dan kebutuhan belanja negara.
“Saya juga melapor kepada Bapak Presiden terkait pembahasan di DPR mengenai APBN 2025. Terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani turut melaporkan persiapan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo kepada DPR pada 15 Agustus 2025.
RAPBN yang disusun itu, lanjut Sri Mulyani menjelaskan, mengakomodir program-program prioritas presiden, di antaranya makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat (SR), Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan.
“Juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan terutama (yang dikerjakan oleh) Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemendiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi),” tutur Sri Mulyani.
Dalam rapat yang sama, presiden turut memberikan arahan-arahan kepada jajaran menterinya, termasuk Sri Mulyani. Presiden kembali mengingatkan mereka pentingnya deregulasi dan belanja tepat sasaran.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Sri Mulyani.
Rapat terbatas membahas APBN berlangsung setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas membahas optimalisasi KEK. Dalam rapat terbatas terkait APBN itu, jajaran menteri yang turut hadir, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
