HARNAS.CO.ID – Peringatan Hari Buruh 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan (Jaksel) diwujudkan melalui pemberian bantuan bagi pekerja rentan dan keluarganya.
Diketahui, pemberian bantuan itu juga diprioritaskan kepada anak-anak buruh, khususnya mereka yang yatim piatu maupun menghadapi kesulitan ekonomi.
“Kali ini, konsep kami sangat sederhana dan kita ingin mengubah fokusnya lebih kepada pemanfaatan bagi anak-anak para pekerja yang yatim piatu atau yang memiliki persoalan keuangan,” kata Wakil Wali Kota Jaksel Ali Murtadho usai menyerahkan santunan dan paket sembako kepada ratusan anak yatim di Kantor Wali Kota Jaksel, Jumat (1/5/2026).
Selain itu, kata Ali menjelaskan, peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 secara sederhana dilatarbelakangi rasa keprihatinan atas musibah bencana yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Aceh dan Sumatera.
Ali menyebut, Pemkot Jaksel menggandeng berbagai mitra untuk berkolaborasi dalam memberikan bantuan. Dengan begitu, peringatan Hari Buruh tidak sekadar seremonial, melainkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami mencoba menggandeng para mitra untuk bisa membantu dan berkolaborasi bagi mereka,” ujar Ali.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari program Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang rutin digelar melalui pertemuan antara unsur pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
“Ini bagian dari program LKS Tripartit. Kami juga melakukannya dalam pertemuan tiga bulanan yang kerap kami lakukan dengan LKS Tripartit,” kata Ali menegaskan.
Melalui forum tersebut, berbagai persoalan ketenagakerjaan yang bersifat mutakhir dibahas bersama, kemudian dirumuskan untuk disampaikan ke tingkat provinsi sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Ali menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan buruh dalam merespons dinamika di lapangan.
“Intinya, kami memberikan sumbangsih pemikiran mengenai apa yang terjadi di lapangan untuk kemudian kami bawa ke atas. Hasil rumusan-rumusan tersebut mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi LKS Tripartit di tingkat provinsi,” kata dia.
Ali berpesan agar para pekerja meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memanfaatkan program pelatihan yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD).
Sebab, kata Ali menambahkan, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Maka dari itu, saya mencoba mengajak teman-teman pekerja, termasuk keluarganya, untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui program-program yang ada di PPKD.”
