HARNAS.CO.ID – Tim penyidik KPK mengkaji bukti dokumen yang disita dari penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, belum lama ini. KPK menyita sejumlah dokumen dan kamera CCTV dari lokasi.
“Dari penggeledahan itu, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Budi menerangkan seluruh barang bukti yang disita dianalisa lebih lanjut oleh penyidik untuk mengetahui konten yang termuat di dalam barang bukti tersebut.
“Selanjutnya penyidik akan mengekstrasi dan menganalisis barang bukti tersebut,” ujarnya.
Penyidik KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) tersangka kasus dugaan pemerasan di Pemerintahan Provinsi Riau, Pekan Baru. Dia juga langsung dijebloskan ke sel tahanan KPK.
Selain Gubernur Riau, penyidik juga menyematkan status tersangka terhadap dua orang lain.
Mereka yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau M Arief Setiawan (MAS), dan Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau Dani M Nursalam (DAN).
Adapun AW ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK. Sementara terhadap MAS dan DAN ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
“Tiga tersangka tersebut ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak (4-23 November 2025),” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Tanak menjelaskan dugaan pemerasan yang dilakukan Abdul Wahid ini terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.
Abdul Wahid diduga meminta fee sebesar 2,5 persen karena berhasil meningkatkan jumlah anggaran untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP tersebut.
Kemudian, kata Tanak, seluruh Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk Abdul Wahid sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar.
“Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode ‘7 batang’,” ujarnya.
Menurut Tanak, penyerahan itu dilakukan bertahap sebanyak tiga kali sejak Juni 2025, Agustus 2025, dan November 2025. Total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar.
Kasus ini terungkap lewat operasi tangkap tangan di Riau, Senin (3/11/2025). KPK mengamankan sedikitnya 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, beserta barang bukti uang diduga untuk jatah kepala daerah.
Tim KPK kemudian membawa mereka ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dimintai keterangan. Berdasarkan pemeriksaan intensif ditemukan adanya unsur tinda pidana dan kecukupan alat bukti, sehingga meningkatkan perkara ke penyidikan.
Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
