HARNAS.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tinggi agar segera mengambil langkah nyata untuk melakukan pengendalian. Hal ini terutama bagi daerah yang realisasi inflasinya melebihi rata-rata nasional sebesar 1,87 persen secara year-on-year (YoY) pada Juni 2025.
Demikian dikemukakan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
“Sepuluh provinsi (inflasi) tertinggi, kami ingatkan kembali, mulai dari Papua Selatan sampai dengan Lampung. Perlu diketahui untuk rata-rata nasional 1,87 yang garis hijau. Selanjutnya, bagi provinsi yang masih di atas garis hijau, agar berupaya sebaik-baiknya untuk bisa menurunkan kembali,” kata Tomsi.
Terungkap, sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi terdiri atas Provinsi Papua Selatan (3 persen), Bali (2,94 persen), Sulawesi Barat (2,57 persen), Sulawesi Tenggara (2,52 persen), Daerah Istimewa Yogyakarta (2,52 persen), Nusa Tenggara Barat (2,51 persen), Sulawesi Tengah (2,47 persen), Sumatera Selatan (2,44 persen), Papua Tengah (2,33 persen), dan Lampung (2,27 persen).
Sementara, berdasarkan perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) atau proksi inflasi pada minggu IV Juli 2025, Provinsi DKI Jakarta mencatat IPH tertinggi sebesar 2,35 persen. Posisi selanjutnya diikuti oleh Kalimantan Timur (2,24 persen), Sulawesi Utara (2,03 persen), Bali (1,93 persen), Gorontalo (1,84 persen), Sulawesi Barat (1,77 persen), Nusa Tenggara Timur (1,75 persen), Maluku (1,74 persen), Bengkulu (1,67 persen), dan Sumatera Utara (1,61 persen).
“Kami berharap, apalagi DKI (Jakarta) yang menjadi sentral bisa segera mengevaluasi, kemudian mendapatkan simpul-simpul kenapa harga-harga secara umum di DKI ini bisa lebih tinggi daripada provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, ini betul-betul saya minta yang mewakili DKI, Pak Asisten, itu rapatkan betul,” ujar Tomsi lagi.
Terkait perkembangan harga komoditas, pada minggu IV Juli 2025, beberapa komoditas tercatat mengalami kenaikan, yakni bawang merah di 296 daerah kabupaten/kota, cabai rawit di 267 daerah kabupaten/kota, dan beras di 219 daerah kabupaten/kota.
“Kita bicara beras. Beras di semua zona, satu, dua, tiga itu naik,” ujar dia menambahkan.
Kemudian, Tomsi juga menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan Rakor Inflasi. Ia meminta agar para narasumber, baik yang hadir secara daring maupun luring, menyampaikan sudut pandang yang berbeda dan tidak mengulang data yang telah disampaikan oleh pihak lain. Narasumber diharapkan menyampaikan pembaruan data dan analisis yang relevan dengan kondisi terkini di lapangan.
“Saya minta sudut pandang yang berbeda. Karena kita berupaya mencari formula, rapat ini tidak terlalu lama. Hal-hal yang sudah dibahas BPS, dibahas oleh yang lain, hanya analisa tapi tidak mengulangi datanya. Nah, ini mohon menjadikan perhatian,” kata Tomsi.
Turut hadir secara langsung dalam Rakor tersebut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa.
