HARNAS.CO.ID – PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), perusahaan tambang nikel milik Arif Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Penetapan tersangka korporasi PT BSJ terkait dugaan korupsi kegiatan penambangan ilegal di kawasan hutan Sulawesi Tenggara periode tahun 2013-2025 atau selama 12 tahun.
Korporasi PT BSJ merupakan satu dari enam korporasi terafiliasi dengan bos nikel Arif Kurniawan selaku pengendali dan penerima manfaat yang kemungkinan bakal menyusul menjadi tersangka.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan PT BSJ menjadi tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dari Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026.
“Setelah Tim Penyidik pidana khusus melakukan gelar perkara (ekspose) dan mendasarkan pada kecukupan alat bukti. Kemudian menetapkan PT BSJ sebagai tersangka sejak Jumat (06/11/2026) pekan lalu,” kata Anang Supriatna di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Anang mengatakan sebelumnya Tim penyidik telah memeriksa 36 saksi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari hasil penggeledahan sebelumnya dan ditindaklanjuti pada Senin (09/11/2026) di Sulawesi Tenggara yang menyasar enam lokasi kantor terafiliasi AK.
Dia menyebutkan ke enam kantor yakni kantor PT ANI di Kota Kendari, kantor PT ANI di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari dan kantor PT AMI serta kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
“Dalam penggeledahan didampingi Tim Forensik Digital, tim penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan. Termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi,” ungkapnya.
Dia menyebutkan tim penyidik selanjutnya akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ.
“Adapun pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian,” ucapnya.
Tim penyidik saat ini masih terus mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
“Dalam pengurusan perizinan itu PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen. Antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB),” tuturnya.
Selain itu, kata Anang, PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
“Tim penyidik pun kini mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.”
Dia menambahkan PT BSJ diduga juga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
“Serta diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan,” ucap mantan Kajari Jakarta Selatan ini.
Dia menambahkan terkait dugaan kerugian negara dalam kegiatan penambangan dan penjualan nikel ilegal oleh PT BSJ. Tim Penyidik telah meminta penghitungan dan surat tugas ahli telah diterbitkan.
Dalam kasus ini PT BSJ disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 618 jo Pasal 606 ayat (1) jo Pasal 49 jo Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 3 jo Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
