HARNAS.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia tak menampik wacana ini santer di kalangan anggota DPR RI lintas fraksi.
Terlebih sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan anggota DPR disebut ingin membawa persoalan tersebut ke forum resmi parlemen.
Namun kata Dasco, DPR belum dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut secara kelembagaan karena masa persidangan baru akan dibuka pada Selasa besok, 10 November 2026.
“Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari. Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ungkap Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, DPR belum menggelar rapat pimpinan (rapim) maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi-fraksi.
Di sisi lain, DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” ujarnya.
Dasco menegaskan, DPR belum bisa memastikan langkah kelembagaan yang akan ditempuh untuk merespons aspirasi terkait Gibran. Keputusan baru dapat dibahas setelah masa persidangan dibuka dan mekanisme internal DPR berjalan.
“Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa pembahasan wacana tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi.
Para anggota DPR yang ingin menyampaikan aspirasi meminta agar persoalan itu dibawa ke forum resmi sesuai mekanisme dan tata tertib parlemen.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” demikian Dasco.
Wacana pemakzulan Gibran dan penggunaan hak angket kembali menguat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal.
“742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan kasasi yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.
Melalui putusan itu, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga mencantumkan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Majelis hakim konstitusi saat itu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden.
Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang diserahkan pihak Gibran kepada KPU dinilai bukan sebagai bukti kelulusan atau ijazah yang sah, melainkan hanya sertifikat kehadiran di kelas.
