HARNAS.CO.ID – Direktur Ekskutif Amnesty International, Usman Hamid menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya seusai dilantik pada (20/10/2024) menyebut “Ikan Busuk dari Kepala”, mengandung banyak makna.
Maraknya kritik publik terhadap institusi Polri belakangan ini lantas apakah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak diganti. Usman menyebut bahwa “Kepala” dalam konteks kepolisian tak lain adalah Kapolri.
“Kalau yang dimaksud ikannya adalah kepolisian, ya Kapolri harus diganti,” kata Usman dalam diskusi publik yang diprakarsai Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) bertajuk “Urgensi Reformasi Polri” di Bilangan Jakarta Selatan, Jumat, (7/3/2025).
Usman menambahkan, soal pergantian Kapolri, Amnesty International telah mengelaurkan rilis resmi tentang represi oknum Polri terhadap warga sipil dan mahasiswa, pada Agustus 2024 lalu. Hasilnya, represi berbasis kekerasan itu dilakukan bukan oleh perseorangan anggota Polri, melainkan melibatkan institusi.
“Bagi kami berlaku eksesif dari kepolisian itu bukanlah berlaku perorangan. Karena hampir menjadi pola umum. Karena tanggung jawabnya ada pada institusi. Dalam hal ini tentu institusi adalah entitas yang abstrak. Harus di konkretkan siapa? Kapolri,” tegas Aktivis Pro Demokrasi ini.
Bahkan, kata Usman, secara organisasi, Amnesty Internasional pun telah mendesak adanya hak angket atau hak lainnya yang bersifat penyelidikan dari DPR untuk meminta pertanggung jawaban Kapolri terkait hal tersebut.
“Nah sayangnya, DPR-nya hingga hari ini belum mengarah ke sana. Bahkan dalam kritik masyarakat dan mahasiswa terakhir kepada pemerintah, pemerintahan Prabowo dan juga kepada kepolisian Ketua Komisi III mengatakan “untung ada di Polisi”. Padahal itu hanya 4 hari setelah (oknum polisi mengintimidasi) kelompok Band Punk Sukatani,” tuturnya.
Atas dasar itu, dalam pandangan Amnesty Internasional, DPR dalam hal ini kurang optimal di dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan pengawasan.
“Akibatnya tidak ada koreksi yang signifikan,” pungkas Usman.
