HARNAS.CO.ID – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menekankan pentingnya solidaritas dan persatuan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait isu Palestina. Hal ini dikemukakan Sugiono saat menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3/2025) waktu setempat.
Mengawali pernyataannya, Sugiono menyampaikan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan terus melakukan berbagai upaya nyata untuk memastikan rakyat Palestina mendapatkan keadilan.
“Solidaritas dan kesatuan untuk Palestina menjadi suatu keharusan. Isu Palestina harus menyatukan kita, bukan memecah kita,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Sabtu (8/3/2025).
Sugiono pun menyarankan tiga langkah penting dalam merespons situasi mendesak di Palestina.
Pertama, melanjutkan kesepakatan gencatan senjata. Dia menyampaikan pentingnya kesepakatan gencatan senjata. Sugiono berharap negara-negara OKI dan dunia internasional dapat terus menekan Israel agar mematuhi perjanjian tersebut, serta memastikan kelanjutan negosiasi ke fase kedua.
“Tersedianya akses bantuan kemanusiaan adalah bagian penting dari kesepakatan gencatan senjata tahap lertama, Ini tidak dapat dijadikan posisi tawar dalam negosiasi untuk fase kedua,” ujar Sugiono.
“Keputusan bantuan Israel untuk menghentikan masuknya kemanusiaan ke Gaza adalah pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional,” kata dia menambahkan.
Lebih lanjut, Menlu Sugiono mengajak negara anggota OKI untuk berpartisipasi lebih dalam pemulihan kapasitas UNRWA serta dapat mendukung upaya dikeluarkannya fatwa hukum ( pendapat penasehat ) Mahkamah Internasional terhadap Israel yang saat ini tengah berlangsung.
Berikutnya atau kedua, rencana ke depan ( the day-after plan ), khususnya dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza, Sugiono menegaskan kembali posisi Indonesia yang mengecam dan menolak dengan keras segala bentuk upaya transfer paksa warga Palestina, dengan dalih apapun.
Sugiono berharap OKI dapat memainkan peran pentingnya dalam memastikan upaya rekonstruksi Palestina benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina.
Terkait hal itu, Sugiono mengemukakan soal dukungan Indonesia terhadap Deklarasi Kairo yang baru saja disepakati negara-negara Arab di Kairo (4/3/2025).
“Indonesia siap berkontribusi dalam upaya rekonstruksi Gaza, dengan berkolaborasi erat dengan organisasi masyarakat,” katanya.
Sugiono juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menempatkan pasukan perdamaian di Gaza, jika ada keputusan dan mandat dari PBB.
Ketiga, terus berupaya mewujudkan solusi dua negara.
“Saya melihat dukungan internasional terus mengalir untuk solusi dua negara. Upaya ini perlu kita perkuat di berbagai forum internasional termasuk di PBB, OKI dan Liga Arab,” ucap Sugiono.
“Kita perlu terus mendesak DK PBB agar mereka mengemban prestasi, dan dapat menghasilkan tekad untuk mengimplementasikan dan mewujudkan solusi dua negara,” katanya.
Selain isu Palestina, KTM LB OKI juga membahas mengenai situasi terkini di Suriah. Dalam pernyataannya, Menlu Sugiono menyampaikan Indonesia mendukung penuh rakyat Suriah dalam menentukan arah pembangunan Suriah ke depan, yang demokratis dan inklusif. Hal ini melalui proses yang dipimpin dan dimiliki oleh Suriah .
Diketahui, KTM LB OKI tersebut dihadiri oleh 46 negara anggota OKI, di mana 27 di antaranya presentasi oleh menteri luar negeri seperti dari Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Kuwait, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turkiye dan Yordania. Hadir pula menteri negara dari Qatar dan Persatuan Emirat Arab.
Konferensi menyepakati dua resolusi, yaitu Resolusi mengenai kondisi Palestina yang memuat dukungan bagi proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, resolusi mengenai pemulihan Suriah di OKI, yang sebelumnya terhenti sejak tahun 2012.
Di sela-sela pertemuan tersebut, Menlu Sugiono juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri/Menlu Pakistan Mohammad Ishaq Dar, Menlu Tunisia Mohamed Ali Nafti, dan Menlu Suriah Asaad al-Shaibani, untuk membahas kerja sama bilateral dan isu-isu di kawasan. (dha)
