HARNAS.CO.ID – Jaksa di Tanah Air diingatkan untuk mampu beradaptasi terhadap dinamika terkini menyangkut penegakan hukum pidana.
Hal tersebut, menurut Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, terbilang krusial merespons Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan sejak 2 Januari 2026.
“Dalam era baru hukum di Indonesia, hal itu bukan semata pergantian nomor undang-undang, tapi juga (mengenai) pergantian cara berpikir,” kata Burhanuddin dalam Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” dan Bedah Buku Jaksa Angsa: Work in Silence yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, aspek yang di antaranya perlu dipahami yaitu terkait KUHP baru bertujuan mencegah tindak pidana.
Lebih lanjut, Burhanuddin mengajak para jaksa dan pihak lainnya yang hadir dalam forum tersebut untuk memahami era baru hukum pidana dengan tiga pokok pikiran utama.
Ia menyebut, pokok pertama terkait wajah baru penuntutan melalui prosedur Deferred Prosecution Agreement (DPA). Hal ini menyangkut perjanjian penundaan penuntutan yang mengacu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Tujuan dari DPA yakni mewujudkan kepatuhan hukum, memulihkan kerugian negara, dan meningkatkan prevalensi peradilan pidana.
Mekanisme DPA, kata Burhanuddin menambahkan, juga sebagai instrumen mengefektifkan penegakan hukum saat menangani tindak pidana korporasi.
Adapun pokok pikiran kedua yakni konsistensi jaksa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bekerja dalam senyap. Kemudian pokok pikiran ketiga terkait penegakan hukum yang fokus sepenuhnya pada pemulihan.
Sementara, dalam sesi bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence, Hinca Ikara Putra Pandjaitan selaku penulis buku tersebut mengibaratkan, kerja jaksa dengan angsa yang tampak tenang di permukaan, namun kakinya terus mengayuh di bawah air.
Perumpamaan tersebut menggambarkan ketekunan jaksa dalam menangani perkara, meski sebagian besar pekerjaannya luput dari sorotan publik.
Atas dasar itu, Hinca menuai apresiasi dan terima kasih dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pasalnya, buku Jaksa Angsa: Work in Silence yang ditulis Hinca dipandang memberikan semangat tersendiri bagi insan Kejaksaan agar memiliki filosofi angsa dalam menjalankan tugas.
Wakil Jaksa Agung RI yang juga Ketua Umum Persaja, Asep Nana Mulyana menambahkan, Persaja memilih buku tersebut sebagai bahan diskusi tentang tantangan jaksa di era
baru hukum pidana. Buku ini, ujar Nana, memuat pengantar Jaksa Agung yang dilandasi pesan pada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan, 13 Januari 2026 yakni “Work in Silence,
Let Success Speak.”
“Tentu dengan kalimat Pak Jaksa Agung yang disampaikan tadi, kami berusaha tetap menciduk pelaku kejahatan, mengungkap, membongkar daripada pelaku-pelaku tindak pidana,” kata Nana.
“Itulah kurang lebih mungkin apa napas substansi ataupun filosofi dari buku yang ditulis Pak Hinca yang sangat tebal ya. Ada 400 halaman lebih, termasuk juga bagaimana perjuangan kami di regulasi membuat atau kemudian mengupayakan kaitan dengan pendekatan baru hukum pidana,” kata Nana menambahkan.
Bagi Persaja, program literasi hukum merupakan forum perdana dan akan berkelanjutan yang membuka ruang bagi berbagai kalangan untuk membahas persoalan penegakan hukum.
Sebagai informasi, diskusi turut menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Direktur Utama Kompas TV Rosianna Silalahi, Guru Besar Politik Internasional dan Peneliti Kajian Peradaban Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu, dan Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad. Aspek yang disoroti sejumlah narasumber ini antara kain mengenai kaitan antara integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. Termasuk, soal penegakan hukum dari sisi tata kelola, terutama kerja sama antarlembaga.
