HARNAS.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai tak sepatutnya berbangga seiring banyaknya kader partai lain yang memutuskan bergabung ke partai berlambang gajah tersebut.
Hal itu dikemukakan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga merespons rasa bangga petinggi PSI yang menyatakan akan adanya sejumlah kader partai lain, termasuk kader Partai NasDem bakal bergabung lagi ke PSI dalam waktu dekat.
“Ada kesan keberhasilan merebut kader partai lain dipandang sebagai kemenangan politik simbolis. Bahkan hal itu dianggap sebagai indikator kekuatan atau daya tarik partai tersebut,” kata Jamiluddin, Jumat (17/4/2026).
Padahal, kata Jamiluddin menjelaskan, sikap PSI menerima kader partai lain mengindikasikan lemahnya sistem kaderisasi internal partai dalam menciptakan pemimpin sendiri. Artinya, partai tersebut tak mampu menghadirkan pemimpin yang dapat diterima masyarakat.
“Indikasi itu terlihat di PSI. Ketua umumnya Kaesang Pangarep harus dibantu seorang ketua harian bernama Ahmad Ali. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan Kaesang dalam memimpin PSI, termasuk dalam kaderisasi,” ujar Jamiluddin.
Seharusnya, kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, kekuatan partai wajib dibangun melalui kaderisasi internal yang kuat. Dengan kata lain, bukan hanya mengandalkan “bajakan” kader dari partai lain.
“Karena itu, bangganya PSI menerima kader lain bukan karena daya tarik partainya, tapi hanya sebagai sikap pragmatis partai. Partai lebih mengutamakan memperoleh kemenangan instan daripada ideologi yang dianutnya,” ucap Jamiluddin.
Ia pun memandang, upaya PSI mencapai kemenangan tak akan mudah. Sebab, PSI yang mengeklaim sudah berhasil membajak kader partai lain, berdasarkan elektabilitas terbaru, hanya 1,2 persen.
“Itu artinya, konsolidasi bersama kader bajakan belum juga bisa mendongkrak elektabilitas PSI,” kata Jamiluddin.
Oleh karena itu, dia menegaskan, PSI jangan bangga bila banyak kader ingin pindah ke partai berlogo gajah itu. Sebab, PSI berisiko kehilangan identitas atau ideologi aslinya. Hal itu berpeluang terjadi karena terlalu banyak menampung kader partai lain yang datang dengan ideologi masing-masing.
“Bahkan masuknya kader partai lain berpotensi menimbulkan gesekan dengan kader lama yang merasa dilangkahi, terutama dalam perebutan posisi strategis di PSI,” ujarnya.
Untuk mencegah hal itu, Jamiluddin menyarankan, PSI sudah seharusnya mawas diri dalam menerima kader partai lain.
“Jangan sampai PSI hanya dipandang sebagai kendaraan politik untuk meraih posisi strategis semata, bukan sebagai wadah kaderisasi permanen. Kalau hal itu yang terjadi, PSI akan dijadikan para ‘kutu loncat’ hanya untuk kendaraan politik pribadinya. Tentu hal itu tak diinginkan para pendiri PSI,” kata Jamiluddin menambahkan.
