HARNAS.CO.ID – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan jurus strategis guna menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring masuknya musim kemarau.
Hal itu mengemuka dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla yang digelar BNPB di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Provinsi Kalbar, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan apel di wilayah rawan karhutla ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI, Polri, dunia usaha, dan relawan kebencanaan.
Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan, penanganan karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan ketimbang penanganan saat kejadian.
“Karhutla adalah bencana yang dapat dicegah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengutamakan upaya mitigasi dan deteksi dini, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal,” kata Djamari.
Lebih lanjut, Djamari menilai masyarakat dan tokoh agama dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla. Dengan begitu, peran aktif tersebut dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan kepedulian warga yang merupakan pondasi penting dalam membangun ketahanan bencana.
“Kepada masyarakat dan tokoh agama dan seluruh unsur sosial, saya mengajak untuk turut aktif dalam upaya pencegahan, laporkan apabila melihat aktivitas pembakaran,” ujar dia.
“Karena pengendalian kebakaran hutan tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat,” kata Djamari menambahkan.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh sumber daya, baik personel maupun peralatan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu. Kolaborasi menjadi kunci. Untuk itu, pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu komando untuk mencegah dan menangani karhutla.
Dalam kegiatan apel tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan pasukan yang terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan masyarakat peduli api serta instansi terkait lainnya.
Selain itu, turut diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang dalam operasi pemadaman, termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional.
Sementara, usai Apel Kesiapsiagaan Pencegahan Karhutla, Kepala BNPB Suharyanto melanjutkan konsolidasi melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur, Pontianak, Kalbar.
Suharyanto mengingatkan, sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama pada lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Oleh karena itu, jurus-jurus pencegahan terus diperkuat melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembasahan lahan gambut (rewetting) di wilayah rawan.
“Kita sudah bisa melewati tiga fase El Nino yakni 2015, 2019 dan 2023, mudah-mudahan di tahun 2026 ini dampaknya bisa berkurang, sehingga harapannya kita bisa lebih melakukan tindakan preventif secara tepat,” ucap Suharyanto.
Tak hanya itu, BNPB juga mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penanganan karhutla, seperti sistem deteksi titik panas (hotspot) berbasis satelit, pemantauan cuaca dari BMKG, serta pemanfaatan drone untuk patroli udara.
Suharyanto menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini. Pencegahan adalah kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan berdampak besar bagi masyarakat,” kata Suharyanto.
Diketahui, BNPB telah mengerahkan berbagai dukungan, termasuk operasi udara melalui helikopter patroli dan water bombing. Kemudian, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah prioritas.
BNPB juga menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan peralatan seperti pompa air, selang, alat pelindung diri, dan sarana komunikasi untuk mendukung kesiapsiagaan daerah.
“Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi menjadi faktor penentu keberhasilan,” ujar Suharyanto.
Dukungan Peralatan
Dalam kesempatan ini, BNPB memberikan dukungan peralatan dalam menunjang tugas tim satgas darat. Adapun bantuan yang diberikan berupa felksibel tank 5.000 liter 1 unit, pompa besar 1 unit, breecing inlet 1 unit, selang polyster 1,5 x 30 sebanyak 6 roll, selang polyster 2,5 x 30 sebanyak 15 roll dan pompa pemadam 2 unit untuk BPBD Provinsi Kalbar.
Berikutnya, bantuan flexible tank 5.000 liter 1 unit, pompa alkon 1 unit, selang polyster 1,5 x 30 sebanyak 7 roll, selang polyster 2,5 x 30 sebanyak 10 roll, pompa pemadam 2 unit dan APD karhutla 10 set.
Bantuan masing-masing ditujukan untuk BPBD Kabupaten Mempawah, BPBD Kabupaten Kubu Raya dan BPBD Kabupaten Sambas. Total bantuan dukungan peralatan ini diperkirakan mencapai Rp2,9 miliar.
Selain itu, dukungan peralatan berupa mobil dapur lapangan 1 unit, pompa pemadam 2 unit, felksibel tank 5.000 liter 1 unit dan APD karhutla 10 set. Bantuan ini masing-masing ditujukan untuk Kodam XII/Tanjung Pura dan Polda Kalbar.
