HARNAS.CO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Operasi dilakukan melalui pemadaman darat serta udara menggunakan water bombing, patroli udara, serta pemantauan kondisi awan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Ini merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir langsung untuk melakukan evaluasi demi percepatan penanganan karhutla disini,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Posko Utama Satgas Karhutla di Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi bersama untuk melihat perkembangan penanganan karhutla sekaligus menentukan langkah lanjutan berdasarkan kondisi terkini di lapangan.
Berdasarkan data rapat koordinasi penanganan karhutla Sumatera Selatan per Selasa, terpantau 1.737 titik panas (hotspot) di wilayah Sumsel.
Hasil pemantauan mengidentifikasi 20 titik api (fire spot) dengan estimasi luasan sekitar 404,22 hektare. Upaya pemadaman telah menangani sekitar 319,97 hektare. Langkah ini terdiri dari pemadaman melalui Satgas Darat sekitar 289,97 hektare dan dukungan operasi udara melalui water bombing sekitar 30 hektare. Sementara, sekitar 84,25 hektare masih dalam penanganan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian, khususnya pada kawasan yang memiliki potensi gambut dan lahan rawan terbakar. Kewaspadaan juga ditingkatkan seiring kondisi cuaca panas dan potensi meluasnya titik api.
Penanganan di lapangan melibatkan 12.285 personel gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, KTPA, MPA, serta tim pemadam dari beberapa perusahaan. Kekuatan tersebut didukung operasi udara berupa patroli dan tujuh unit helikopter water bombing.
Operasi darat diprioritaskan pada fire spot aktif serta lokasi yang berpotensi mengalami perluasan. Mobilisasi personel dan peralatan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Termasuk, memastikan dukungan logistik, air, bahan bakar minyak (BBM), dan sarana pemadaman tersedia di lapangan.
Wilayah yang menjadi prioritas di Provinsi Sumsel antara lain Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, serta Kota Palembang.
Penetapan prioritas dilakukan berdasarkan hasil pemantauan hotspot, fire spot, tingkat kejadian, serta potensi penyebaran kebakaran.
Dukungan operasi udara terus dilakukan untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat. Water bombing diprioritaskan pada wilayah dengan api besar, kawasan gambut dalam, serta lokasi yang memiliki potensi penyebaran cepat.
Dari sekitar 88 hektare area yang menjadi sasaran operasi udara, sekitar 30 hektare telah berhasil dipadamkan.
Di sisi lain, kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat pertumbuhan awan hujan yang memadai. Kondisi tersebut turut menyebabkan penurunan jarak pandang di sekitar fire spot akibat kabut asap.
Untuk meningkatkan kecepatan respons, BNPB mendorong penguatan satgas darat melalui penambahan personel berbasis masyarakat.
Salah satu usulan yang disiapkan adalah pembentukan 50 tim Satgas Darat Masyarakat Peduli Api (MPA), masing-masing beranggotakan 15 orang, sehingga terdapat tambahan 750 personel.
Setiap tim akan mendapatkan dukungan peralatan pemadaman, antara lain pompa air, selang, nozzle, sepatu pelindung, dan pompa punggung. Penguatan tersebut diarahkan agar masyarakat di sekitar wilayah rawan dapat melakukan deteksi dan penanganan awal secara cepat sebelum api berkembang lebih luas.
“Ini perlengkapan minimal bagi satgas darat, yaitu nozzle pemadam, sepatu boot, jet shooter backpack, selang hantar dan pompa air. Satu regu 15 orang, dibentuk regu-regu itu, nanti akan kita dukung perlengkapan ini,” ujar Suharyanto.
Selain penanganan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu dan sosialisasi larangan pembakaran lahan. Pengawasan terhadap perusahaan dan pemilik atau pengelola lahan terus ditingkatkan. Setiap kejadian yang memenuhi unsur pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat juga didorong berperan aktif dalam melaporkan kemunculan api sedini mungkin. Setiap hotspot yang terindikasi sebagai kebakaran aktif perlu segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh unsur terkait.
BNPB bersama pemerintah daerah juga memperhatikan dampak karhutla terhadap masyarakat, khususnya akibat asap dan penurunan kualitas udara. Informasi terkait Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan kualitas udara perlu disampaikan secara cepat dan mudah dipahami masyarakat, disertai langkah mitigasi apabila kondisi udara memburuk serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan instansi terkait.
BNPB mencatat perlunya penguatan sistem pendataan hasil penanganan di lapangan. Meskipun berbagai upaya pemadaman telah dilakukan, capaian penanganan di sejumlah lokasi belum seluruhnya tercatat dan terhimpun secara optimal.
Penguatan pendataan diperlukan agar perkembangan penanganan dapat dipantau secara akurat dan menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya.
