HARNAS.CO.ID – Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik. Kritik yang dilontarkan sejumlah politisi PDI Perjuangan dinilai tidak lagi semata-mata mencerminkan perbedaan pandangan kebijakan, melainkan telah berkembang menjadi narasi politik yang berpotensi mengaburkan fakta.
Pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan menilai perdebatan tersebut justru membuka kembali pola lama dalam praktik politik nasional, yakni keras dalam pernyataan publik, tetapi abai terhadap keputusan yang telah diambil dalam forum resmi negara.
“Ini bukan kritik kebijakan. Ini sandiwara politik. Ribut di depan kamera, tapi lupa apa yang sudah mereka setujui bersama di Rapat Paripurna DPR,” kata Aiman dikutip Senin (2/3/2026).
Menurut dia, realitas di lapangan menunjukkan persoalan yang jauh lebih sederhana dibandingkan perdebatan elite di pusat kekuasaan, yang melulu meributkan tabel dan angka-angka di anggaran negara. Polemik MBG memperlihatkan jarak yang kian lebar antara perdebatan elite dan realitas kehidupan masyarakat.
“Rakyat miskin butuh makan. Anak sekolah butuh gizi. Negara akhirnya hadir lewat MBG. Lalu siapa sebenarnya yang merasa terganggu?” katanya.
“Di satu sisi, anak-anak di daerah datang ke sekolah tanpa sarapan. Di sisi lain, politisi ribut soal tabel dan persentase sampai lupa esensi,” ujar Aiman menegaskan.
Ia menilai resistensi terhadap MBG mencerminkan ketidaknyamanan terhadap perubahan orientasi kebijakan negara yang mulai menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas utama.
“Ini pertama kalinya negara hadir langsung di meja makan anak-anak miskin secara sistematis. Lalu ada sekelompok politikus yang merasa tidak nyaman,” ujarnya.
MBG tidak sekadar soal angka dalam dokumen anggaran, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak Indonesia.
“MBG itu soal perut anak-anak Indonesia. Menyerangnya dengan narasi palsu sama saja dengan mengolok-olok rakyat yang hidup pas-pasan atau bahkan serba kekurangan,” sesalnya.
Aiman menegaskan lagi, jika polemik ini terus dipertahankan dengan narasi yang sama, maka publik boleh jadi akan memberikan penilaian yang lebih tegas.
“Kalau masih ngotot menyerang MBG, ini bukan lagi soal pendidikan. Ini soal intrik politik segerombolan orang yang kita sebut partai wong licik yang munafik, tidak rela perut wong cilik kenyang,” tegasnya.
Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah menjalankan mandat konstitusional untuk memperkuat generasi masa depan melalui pemenuhan kebutuhan gizi rakyat yang paling dasar.
“Siapa pun yang menghalangi dengan narasi palsu, berarti berdiri berseberangan dengan kepentingan rakyat. Dan sejarah selalu punya caranya sendiri untuk mencatat,” ujar Aiman.
