HARNAS.CO.ID — Guru besar ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali mengingatkan agar definisi kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tidak bisa disederhanakan dengan kerugian perusahaan.
Hal itu disampaikan Rhenald saat dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang dengan terdakwa beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan terdakwa lainnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Mulanya, kuasa hukum Kerry Riza, Patra M Zein meminta pandangan Rhenald mengenai bisnis penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh PT Pertamina (Persero). Patra menyoroti dakwaan jaksa yang menyebut angka kerugian negara Rp 2,9 triliun muncul akibat penyewaan terminal BBM yang tidak dibutuhkan.
“Rp 2,9 triliun dibilang merugikan akibat penyewaan karena tidak dibutuhkan. Tapi saya nggak nanya ke situ. Yang saya tanya, Prof, berdasarkan keahlian Prof ini, ya, untung atau marginnya punya tangki ini wah atau gimana, Prof?” tanya Patra kepada Rhenald.
Rhenald menjelaskan bisnis penyimpanan dan distribusi energi merupakan usaha berkapasitas besar dengan margin tipis, tetapi berisiko tinggi.
“Itu sudah hukum alam. Siapa pun yang cari volume, marginnya tipis. Risikonya besar,” kata Rhenald.
Ia kemudian menekankan pentingnya memahami mekanisme bisnis secara menyeluruh sebelum menilai untung-rugi suatu kebijakan atau proyek infrastruktur energi.
Rhenald pun mengingatkan agat semua pihak agar berhati-hati menggunakan istilah kerugian negara dalam perkara yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Menurutnya, kerugian negara seharusnya dinilai menggunakan ekonomi makro, bukan ekonomi mikro.
“Saya sering komplain ya, kerugian negara jangan direduksi menjadi kerugian perusahaan. Karena kalau kerugian negara itu, kita mengukurnya pakai ekonomi makro. Begitu. Kalau ekonomi mikro, lain lagi,” jelasnya.
“Jadi oleh karena itu, ketika kita melihat satu kerugian, itu kita harus hati-hati. Karena benarkah semuanya kerugian?” tambahnya.
Menurut Rhenald, sebuah langkah bisnis perusahaan seperti penyewaan terminal BBM atau infrastruktur energi harus dilihat dari dampak efisiensi jangka panjangnya bagi negara.
Ia mencontohkan langkah pemerintah saat ini yang mulai mendatangkan 1 juta barel minyak mentah hasil produksi Pertamina di Aljazair. Dikatakan, langkah Pertamina ini untuk menghindari ketergantungan pada pengecer di Singapura.
“Kita ini sekarang sedang menghindari ketergantungan dari negara-negara pengecer. Karena beli dari pengecer itu mahal, begitu,” jelasnya
Dia mengatakan dengan memiliki terminal BBM berkapasitas besar dan dermaga (jetty) yang panjang, Indonesia bisa memangkas biaya secara signifikan.
“Kalau kita punya terminal di sini, dan harus punya terminal dengan kapasitas tertentu, daya timbunnya besar, maka kita bisa mendapatkan keuntungan 2 sampai 3 dolar per barel. Hitung saja saudara, satu tahun dapat berapa keuntungannya, karena kita menggunakan terminal yang besar, karena kita mempunyai terminal yang besar,” kata Rhenald.
Lebih lanjut, Rhenald juga menekankan infrastruktur pelabuhan dan terminal menjadi kunci efisiensi dalam industri energi nasional, terutama bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
“Indonesia ini kan the largest archipelago in the world dan tentu ini memerlukan armada laut yang kuat,” katanya.
Untuk itu, ia mengingatkan seluruh aspek, mulai dari biaya sewa terminal, pengeluaran operasional, hingga pendapatan, harus dihitung secara menyeluruh sebelum menyimpulkan adanya kerugian.
“Jadi jangan selalu dilihat kerugian dari ruginya yang mana. Itu semua harus kita hitung. Rugi gini, rugi itu, terus kemudian pendapatannya masuk gimana,” katanya.
