HARNAS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengawal penggunaan anggaran pemerintah untuk penanggulangan bencana di pulau Sumatera. Upaya itu guna mencegah terjadinya penyimpanan-penyimpangan yang berkaitan dengan bantuan atau donasi dari masyarakat.
“Kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah korsup (koordinasi dan supervisi) atau mungkin pencegahan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Senin (8/12/2025).
Setyo menyampaikan pernyataan tersebut usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia juga mengutarakan alasan KPK melakukan upaya tersebut karena banyaknya kementerian/lembaga yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berdonasi.
“Ini jadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya agar proses penyaluran bantuan-bantuan itu sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Bencana alam banjir dan longsor sebelumnya terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (7/12/2025), total korban meninggal akibat bencana di wilayah itu mencapai 921 jiwa, sementara 392 jiwa masih dinyatakan hilang.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera itu untuk ditangani secara nasional, dan menjadi prioritas nasional.
Presiden Prabowo pada 7 Desember 2025, sedikitnya menyampaikan tujuh arahan penting dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh. Salah satunya adalah pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dari pemerintah untuk memastikan keselamatan dan pemulihan warga terdampak.
