HARNAS.CO.ID – Partai Buruh menolak keras usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyarankan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh pemerintah pusat atau DPRD.
“Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden, melalui sistem perwakilan—baik melalui DPRD maupun MPR,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Iqbal menekankan, semangat reformasi harus tetap dijaga dan ditegakkan, meskipun usianya masih relatif muda sejak 1998. Ia mengingatkan, reformasi merupakan koreksi atas kesalahan masa lalu, dan salah satu buahnya adalah pemilihan langsung oleh rakyat.
Menanggapi argumen pemilihan melalui DPRD akan mengurangi biaya politik, Iqbal menilai hal tersebut tidak cukup untuk mengorbankan hak demokrasi rakyat.
“Alasan biaya mahal tidak bisa dijadikan dasar untuk mencabut hak rakyat memilih langsung. Pemisahan antara pusat dan daerah adalah upaya konstitusional yang sah, bukan untuk mengurangi partisipasi publik,” ujarnya.
Menurut Iqbal, usulan penghapusan pilkada langsung atau penunjukan gubernur oleh presiden semakin menunjukkan arah kebijakan yang tidak demokratis. Ia menegaskan Partai Buruh akan berdiri di garis terdepan bersama masyarakat sipil untuk melawan wacana tersebut.
“Kalau perlu, kami akan lakukan aksi besar-besaran. Gagasan menunjuk gubernur oleh presiden itu ngawur. Hak rakyat tidak bisa dirampas begitu saja,” tegasnya.
Iqbal juga membandingkan sistem demokrasi Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat. Meskipun AS menggunakan sistem electoral college, kata Iqbal, sistem itu lahir dari struktur federal yang memiliki sejarah panjang dan karakteristik berbeda.
“Indonesia tidak harus menjadi kelinci percobaan sistem demokrasi. Kita bukan demokrasi barat atau timur. Kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat tanpa meniadakan suara rakyat,” pungkasnya.
