HARNAS.CO.ID – Kuasa Hukum Janti Yuli Yanti Hutagaol melayangkan permohonan pencatatan blokir sertifikat hak milik (SHM) Nomor 8035 atas nama kliennya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara. Langkah ini ditempuh menyusul upaya hukum banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi terkait sengketa aset yang dinilai tidak sesuai aturan hukum dan teknis peradilan.
Yuli Yanti Hutagaol, S.H., M.H., C.Med., selaku kuasa hukum Janti menjelaskan bahwa aset kliennya seluas 403 meter persegi di Jakarta Utara tersebut disita berdasarkan putusan sita jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PN Jakarta Selatan. Padahal, kliennya tidak memiliki kaitan hukum maupun utang piutang dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
”Padahal klien kami tidak ada urusannya dengan Bank Mayapada Internasional Tbk dan bukan pihak di perkara 1076 tersebut, akan tetapi aset klien kami ikut disita atas putusan pengadilan nomor 1076/Pdt.G/2024/PN Jakarta Selatan tersebut,” ujarnya saat memberikan keterangan, Rabu (11/11/2026).
Ia mengungkapkan bahwa dirinya masuk sebagai kuasa hukum tambahan menjelang putusan sela dalam perkara nomor 31/Pdt.Bth/2026/PN Jkt Utr. Gugatan perlawanan (Derden Verzet) tersebut telah didaftarkan lebih dulu sebelum putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan kewenangan mengadili.
Namun, dalam putusan akhirnya, majelis hakim menyatakan kliennya sebagai pembeli yang tidak benar. Pengacara berparas cantik ini pun mempertanyakan dasar pertimbangan majelis hakim tersebut, mengingat status kepemilikan sah atas nama kliennya telah beralih sejak 2023.
”Bagaimana majelis hakim yang memutus perkara nomor 31/Pdt.Bth/2026/PN Jkt Utr. mengatakan atau memutus klien kami ini Ibu Janti bukan pembeli yang tidak benar, padahal tercatat SKPT-nya atas nama Ibu Janti sejak 2023. Pada September 2023 sudah beralih kepemilikannya ke nama klien kami Ibu Janti dan dilakukan di hadapan notaris PPAT. Ada bukti transfer lunasnya sudah beralih, sudah tercatat juga di SHM dan ada bukti SKPT atas nama Ibu Janti di BPN Jakarta Utara, akan tetapi bisa-bisanya diletakan sita atas utang orang lain,” tuturnya.
Ia juga menyoroti jangka waktu peletakan sita yang baru dilakukan pada Februari 2025, dua tahun setelah proses jual beli dan pengalihan kepemilikan rampung secara sempurna di hadapan notaris. Menurutnya, dalam perkara Derden Verzet, substansi utama yang diuji sebatas pembuktian keabsahan kepemilikan dokumen hukum seperti SHM dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), bukan masuk pada pokok keabsahan utang pihak lain.
”Perlu diketahui Derden Verzet itu hanya mengatur tentang sah atau tidaknya kepemilikan seseorang, sepanjang saya bisa membuktikan bahwa SHM SKPT-nya tercatat atas nama klien saya Ibu Janti, selesai. Tidak membahas tentang keabsahan kepemilikan 8035 berdasarkan Pasal 195 ayat 6 jo HIR 208 dikaitkan dengan sema 3 tahun 2018 dikaitkan lagi dengan teknis peradilan umum Mahkamah Agung RI pada 2026,” paparnya.
Atas dasar ini, pihaknya meminta Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengkaji ulang putusan Nomor 31/Pdt.Bth/2026/PN Jkt Utr, karena dinilai menabrak aturan perundang-undangan serta hukum acara yang berlaku.
”Jadi kami meminta agar Pengadilan Tinggi Jakarta mengkaji ulang putusan perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2026/PN Jkt Utr, karena majelis hakim tidak cermat dalam menurut hemat kami untuk memutus perkara ini. Selain itu menubruk semua aturan perundang-undangan dan hukum acara,” ujar Yuli.
Adapun untuk saat ini, memori banding telah dilayangkan dan pihak pemohon tengah menunggu pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuju Pengadilan Tinggi. Tim kuasa hukum berharap majelis hakim di tingkat banding dapat memutus perkara secara objektif demi memberikan keadilan bagi Janti.
”Kami meminta untuk SHM nomor 8035 ini diblokir sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah,” pungkasnya.
