HARNAS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Tahun Anggaran 2021-2023.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik, mengatakan perbuatan empat tersangka diduga merugikan negara Rp223,6 miliar.
“Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara berupa selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada 6 (enam) agensi dengan yang telah dibayarkan oleh ke-6 (enam) agensi kepada media sebagai penempatan iklan. Yakni total kerugian keuangan negaranya mencapai Rp223,6 miliar,” kata Achmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Senin (10/8/2026).
Empat tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto (WH) selaku Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB (2020-2024). Namun, tersangka utama Yuddy Renaldi (YR) selaku mantan Direktur Utama Bank BJB belum hadir dalam penahanan hari ini.
Kemudian Ikin Asikin Dulmanan (ID) selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan Pemilik PT Antedja Muliatama, Sophan Jaya Kusuma (SJK) selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama, dan Suhendrik (SHD) selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres.
Namun, tersangka utama Yuddy Renaldi (YR) selaku mantan Direktur Utama Bank BJB belum hadir dalam penahanan hari ini.
Achmad Taufik menjelaskan kondisi Yuddy yang masih sakit dan belum bisa menghadiri pemeriksaan dengan bukti surat keterangan sakit dari dokter.
“Tadi kami sebutkan ada lima, jadi ada satu yang belum bisa hadir saat ini dan yang bersangkutan sedang menyampaikan dalam kondisi sakit. Segera kita akan lakukan penjadwalan ulang untuk tindakan-tindakan upaya paksa berikutnya.” jelasnya.
Achmad Taufik menjelaskan nantinya keempat tersangka akan ditahan selama 20 hari sejak ditetapkan tersangka pada 10 Agustus 2026 hingga 29 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Periksa Ridwan Kamil
Achmad Taufik mengatakan KPK membuka peluang memeriksa pihak lain yang terlibat dalam kasus itu. Salah satunya yang akan diperiksa dalam kasus iklan BJB adalah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Namun, KPK tak membeberkan waktu pemeriksaan dilaksanakan.
“Ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, hasilnya seperti apa karena ini memang fokus kepada yang lima tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik,” jelasnya.
