HARNAS.CO.ID – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp24,8 triliun guna memperkuat satuan pendidikan binaan Kementerian Agama (Kemenag). Tambahan anggaran ini bagian upaya memperjuangkan kesetaraan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara Madrasah dan sekolah umum. Kita ingin memastikan pendidikan keagamaan berjalan beriringan dengan semangat Asta Cita serta direktif Bapak Presiden dalam mencetak generasi unggul yang berkualitas,” kata Nasaruddin dikutip, Minggu (5/4/2026).
Laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) RI menyebutkan, Menag Nasaruddin mengemukakan hal itu dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Bidang Pendidikan yang digelar secara daring bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Nasaruddin menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada sejumlah program strategis, di antaranya Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp13,7 triliun. Kemudian, digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun, Bantuan Buku Tulis Gratis Rp159 miliar, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi Rp22,9 miliar.
“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,” ujar dia.
Lebih lanjut, Nasaruddin mengungkapkan,
fokus utama usulan itu salah satunya menyangkut perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang mendesak.
Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan menyasar 7.131 lembaga satuan pendidikan, terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Nasaruddin menyoroti kondisi bangunan madrasah yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan serius.
Menurut dia, kualitas sarpras adalah cerminan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.
Tak hanya itu, hal lain yang menjadi sorotan Menag adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan MBG di lingkungan madrasah dan pondok esantren baru mencapai 10-12 persen. Kondisi ini jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai 80 persen.
“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” kata Nasaruddin.
Dia menambahkan, pondok pesantren memiliki ekosistem yang paling siap dalam menjalankan program MBG.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” kata Nasaruddin.
Ia berharap usulan anggaran itu dapat dipahami dan disetujui demi mengakselerasi peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui jalur pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif.
