HARNAS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal mengusut dugaan tindak pidana korupsi markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Komisi antirasuah menanti laporan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait indikasi penyimpangan pada proyek yang digarap Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
“Jika memang Prof Mahfud MD memiliki data dan informasi itu silahkan, bisa disampaikan ke KPK. Kami sangat terbuka. Nanti informasi dan data awal yang kami terima, tentunya akan dipelajari dan analisis,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).
KPK menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang bersedia memberikan laporan disertakan data, demi mendukung upaya pemberantasan korupsi. Jika dalam kajian KPK ditemukan tindak pidana rasuah, ujar Budi, bakal menindaklanjuti sesuai aturan. Aduan Mahfud MD, bisa menjadi pengayaan bagi KPK.
“Dalam konteks kali ini, kami yakin Prof Mahfud MD memiliki data tersebut. Oleh karena itu kami sangat terbuka untuk (Mahfud) menyampaikan informasi tersebut,” ujarnya.
Mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD mengendus dugaan korupsi markup anggaran Whoosh hingga 50 juta dolar. Pernyataan itu diungkapkan Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya, Selasa (14/10/2025) malam.
Whoosh merupakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mahfud berharap Presiden Prabowo menyelesaikan masalah hukum kasus itu. Tujuannya, agar tidak lagi ada preseden bahwa setiap presiden akan meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin berikutnya.
“Sekarang kita berharap Whoosh ini dibackup habis Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum,” kata Mahfud.
Jokowi Patut Bertanggungjawab
Desakan kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini, bergema di media sosial. Nama Luhut Binsar Pandjaitan pun menjadi sorotan karena seliweran di beranda instagram. Dia juga diminta bertanggungjawab.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya menolak APBN menanggung beban utang proyek kereta cepat yang dinamai Whoosh dinilai publik sangat tepat. Sebab proyek kereta cepat murni tanggung jawab mantan Presiden Joko Widodo serta mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Proyek kereta cepat mengalami pembengkakan nilai proyek dari 6,07 miliar dolar AS menjadi sekitar 7,27 miliar dolar AS. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,7 persen-3,8 persen dengan tenor hingga 35 tahun.
Komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60 persen melalui PT Pilar Sinergi BUMN, sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen. Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan, disebut sebagai orang yang menjamin keberlangsungan proyek itu. Namun, seiring berjalan justru menimbulkan persoalan.
