HARNAS.CO.ID – Pemerintah daerah (pemda) didesak mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem. Langkah ini diperlukan untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka terdampak bencana alam.
“Jangan membiarkan masyarakat, mereka bekerja sendiri. Negara harus hadir dan kehadiran negara itu yang paling utama. Untuk jangka pendek, yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi (cuaca) apa yang akan terjadi,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/3/2025).
Tito menjelaskan, peristiwa bencana alam juga terjadi di negara lain. Namun, hal itu mampu diantisipasi dengan baik sehingga jumlah korban dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, mantan Kapolri ini meminta pemda untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, untuk jangka panjang, daerah-daerah yang terdampak bencana didorong untuk mendiskusikan skema terbaik dalam menghadapi potensi bencana.
“Yang paling penting adalah informasinya (prediksi terjadinya cuaca ekstrem) akurat dan kita cepat mensiagakan kekuatan kita,” ujar Tito memaparkan.
Di sisi lain, dia mendorong pemda untuk memanfaatkan informasi cuaca yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Secara khusus, Tito meminta daerah yang memiliki dinas terkait agar berkoordinasi dengan BMKG guna mendapatkan informasi prakiraan cuaca yang valid, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan dengan lebih baik.
Dalam kesempatan ini, Tito turut mengimbau pemda untuk memastikan kelancaran pelaksanaan mudik. Berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) beberapa waktu lalu, telah disusun kebijakan untuk mengurai kepadatan arus mudik Hari Raya Idulfitri dan Hari Suci Nyepi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24–27 Maret 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan pemudik pada hari tertentu.
“Nah ini silakan setiap daerah, setiap kementerian/lembaga diminta untuk mengatur masing-masing. Setiap dinas bisa mengatur, yang penting pekerjaan-pekerjaan tetap berjalan,” katanya.
Tito menekankan, pemda harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal selama pelaksanaan WFA. Selain itu, pemda juga harus memastikan kelancaran arus mudik dengan berbagai langkah, seperti memastikan infrastruktur jalan layak dilalui kendaraan, menata potensi pasar tumpah yang dapat mengganggu lalu lintas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan pemudik di titik-titik tertentu.
“Dermaga, pelabuhan, juga perlu dicek. Jangan sampai over kapasitas, terutama di dermaga-dermaga kecil. Kemudian banyak kejadian sudah (pernah terjadi), seperti peristiwa (kecelakaan)di Danau Toba dan lain-lain, kita upayakan jangan sampai terjadi,” ujar Tito. (dha)
