HARNAS.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar prihatin atas kondisi tenda dan fasilitas yang tidak memadai bagi jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Hal ini diungkapkan Muhaimin atau akrab disapa Cak Imin seiring inspeksi mendadak (sidak) tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina.
“Kita menemukan fakta jumlah jemaah dengan kapasitas tenda tidak sesuai. Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang,” kata Cak Imin dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (18/6/2024).
Cak Imin melakoni sidak tersebut pada Senin tengah malam (17/6/2024) waktu Arab Saudi.
Lebih lanjut, ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menyoroti ketidakadilan pembagian luas tenda. Sebab, luas tenda dinilai tidak sama.
“Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel,” ujar Cak Imin.
Kemudian, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menjumpai rasio kamar mandi yang tidak imbang. Imbasnya, jemaah haji harus mengantre hingga dua jam hingga ada yang pingsan. “Rasio kamar mandi harus dihitung ulang. Kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja. Ini semua soal biaya, baik biaya yang dikeluarkan oleh jemaah maupun oleh negara,” katanya.
“Harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jemaah nyaman, padahal hanya dua hari,” ucap Cak Imin menambahkan.
Tak hanya itu, Cak Imin juga menemukan fasilitas ramah lansia dan difabel masih belum memadai. “Memang ada kamar mandi untuk difabel, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel. (Tagline) Haji Ramah Lansia jangan hanya kampanye, tapi harus betul-betul diterapkan,” ujarnya.
Cak Imin mengingatkan, rasio kamar mandi harus dihitung berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi. “Paling penting, keran-keran wudhu tersendiri harus disediakan,” kata Cak Imin menegaskan.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya kebutuhan bagi jemaah haji Indonesia disiapkan matang sejak awal.
“Tidak boleh ada keterdesakan atau dadakan. Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar. Masak menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa,” ucap Cak Imin.
Pemerintah, kata dia menekankan, perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah. Pasalnya, setiap rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI, DPR selalu meminta agar pemerintah tidak didikte oleh perusahaan.
“Pemerintah harus mendikte, sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat,” ujarnya.
Penulis: Aria Triyudha
