HARNAS.CO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto
menekankan pentingnya komitmen politik bersih alias tanpa intervensi. Hal ini dibutuhkan terkait upaya mengevaluasi total pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang.
“(Pilkada ulang) harus dievaluasi secara mendasar agar permasalahan serupa tidak terulang. (Karena itu) pentingnya memastikan tidak ada celah sejak awal yang dapat menimbulkan gugatan,” kata Bima dikutip Selasa (6/5/2025).
Dia mengemukakan hal itu saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi II, Ruang Nusantara DPR RI, Senin (5/5/2025)
Bima menjelaskan, langkah lain yang juga diperlukan yaitu pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dari sisi teknis
Lebih lanjut, kata anak buah Presiden Prabowo Subianto ini, banyaknya pilkada ulang juga tidak terlepas dari kuatnya nuansa politik. Bima mendorong semua pihak agar berkomitmen menjaga netralitas dan tidak melakukan intervensi.
“Komitmen politik kita bersama untuk tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe adalah kunci ke depan,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Bogor itu mengaku bersama Wamendagri Ribka Haluk berbagi tugas dalam memantau langsung pelaksanaan pilkada ulang i daerah. Dukungan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri turut dikerahkan untuk memastikan efisiensi penganggaran.
“Jadi rasanya soal anggaran itu tidak kita biarkan, kita maksimalkan sampai seminimal mungkin,” ujarnya.
Penulis: Aria Triyudha
