HARNAS.CO.ID – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan langkah pengendalian terkait meroketnya harga cabai. Menurut dia, pengendalian ini antara lain bisa dilakukan dengan gerakan menanam cabai.
“Kami ingatkan kembali karena baru beberapa daerah yang melaporkan menanam cabai, sementara masyarakatnya pemakan cabai berat,” kata Tomsi dikutip Selasa (6/8/2024).
Tomsi mengemukakan hal itu saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin kemarin.
Diketahui, cabai terutama jenis rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Juli 2024 dan pekan pertama Agustus 2024. Ini perlu diperhatikan meski inflasi secara nasional terkendali berada di angka 2,13 persen secara year on year pada Juli 2024.
Lebih lanjut, Tomsi menjelaskan, meski inflasi relatif terkendali, kenaikan harga cabai masih sulit dikendalikan. Padahal cabai seperti jenis cabai rawit sangat mudah ditanam. Oleh karena itu, dia menegaskan, pemda yang masih mengalami kenaikan cabai rawit agar mengoreksi langkah pengendalian. “Kami bisa mengatasi yang lain, tapi cabai rawit masih belum bisa,” kata Tomsi.
Berdasarkan data per 5 Agustus 2024, Tomsi mengatakan, dari 514 kabupaten/kota, baru 291 kabupaten/kota yang melakukan pencanangan gerakan menanam. Angka itu juga tak berubah sejak 29 Juli 2024. “Artinya masih banyak kabupaten/kota yang tidak mencanangkan gerakan menanam, khususnya yang berkaitan tadi khususnya masalah cabai,” ujarnya.
Di lain sisi, Tomsi turut memberikan atensi terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dia mengatakan, masih banyak daerah yang realisasi pendapatannya masih rendah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini perlu menjadi perhatian kepala daerah agar terus berupaya meningkatkan pendapatan. Dia mengapresiasi Pemda yang realisasi pendapatannya terbilang tinggi.
Selain pendapatan, Tomsi juga menyoroti realisasi belanja daerah yang tak sedikit masih rendah. Dia menekankan, rendahnya realisasi belanja akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi lantaran sedikitnya uang yang beredar di masyarakat. Tomsi juga mengingatkan pemda agar berkoordinasi dengan Kemendagri bila menemui kendala dalam merealisasikan belanja.
“Kami berharap realisasi belanja ini bisa disesuaikan dengan bulannya.”
Penulis: Aria Triyudha
