HARNAS.CO.ID – Hasil survei Poltracking Indonesia terbaru mencatat elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya 2,3 persen.
Bila dibandingkan dengan perolehan suara PSI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, elektabilitas partai berlogo gajah ini tampak turun. Pada Pileg 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau 2,81 persen suara nasional.
Dalam pandangan Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, hasil survei itu tentu mengejutkan lantaran Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah bersafari politik ke daerah demi membesarkan PSI.
“PSI berharap turunnya Joko Widodo (Jokowi) ke daerah (Lampung dan Nusa Tenggara Tinur) dapat mendongkrak elektoral PSI. Nyatanya elektabilitas PSI justru turun,” kata Jamiluddin dikutip Jumat (25/9/2026).
Dia menjelaskan, atas dasar itu, faktor safari politik Jokowi belum berdampak positif terhadap PSI. Hal ini dianggap dipicu banyak aspek.
“Salah satunya Jokowi tampaknya bukan lagi endorsement yang efektif untuk mendongkrak elektabilitas PSI. Sebab endorsement yang efektif haruslah sosok yang memiliki kredibilitas dan integritas figur yang kuat,” ujar Jamiluddin
Menurut dia, tokoh yang memberikan endorsement harus memiliki rekam jejak yang bersih, jujur, dan berintegritas. Karena itu, masyarakat dinilai akan mengabaikan rekomendasi politik dari figur yang terjerat kontroversi hukum atau moral.
Sebaliknya, kata Jamiluddin lagi, pengaruh publik figur akan kuat jika masyarakat menilai mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepercaya di bidangnya.
“Masalahnya Jokowi di mata sebagian masyarakat Indonesia bukan lagi sosok yang kredibel dan berintegritas. Jokowi justru dinilai sosok kontroversial, terutama setelah penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu berlarut-larut,” ungkap Jamiluddin.
Selain itu, Jokowi dipandang saat menjadi presiden juga dmelakukan pembungkaman kritik melalui pasal-pasal karet dalam UU ITE. Bahkan, ucap Jamiluddin, Jokowi juga dianggap melakukan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.
“Jadi, kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Jokowi tampaknya memang sudah memudar. Hal ini kiranya yang membuat Jokowi tak efektif meng-endorse PSI untuk mendongkrak elektabilitasnya,” ujar dia.
Lebih lanjut, Jamiluddin menyebut, penyebab rendahnya elektoral PSI juga dipicu figur petinggi PSI yang lemah.
“Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Ketua Harian PSI Ahmad Ali bukanlah figur yang memiliki akar rumput yang kuat dan kompetitif,” katanya.
Celakanya, ujar Jamiluddin menambahkan, hal itu juga tidak didukung figur yang kuat di daerah. Gaung petinggi PSI di provinsi dan kabupaten/kota praktis tak terdengar.
“Jadi, petinggi PSI mulai dari pusat hingga ke daerah praktis tak punya nilai jual politik. Hal ini kiranya membuat PSI semakin sulit mendongkrak elektabilitas partainya.”
