HARNAS.CO.ID – Satgas Penyiapan dan Perencanaan KNMP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggeber sosialisasi dan memperkuat dukungan lintas kementerian/lembaga (K/L) terutama di level pemeritahan daerah. Langkah ini untuk percepatan dan menyukseskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027.
“Kita tidak ingin di level daerah terjadi kendala yang terkait regulasi dan aturan yang melibatkan instansi lain. Misalnya soal status tanah yang dijadikan lokasi KNMP belum clear dari BPN atau bangunannya tidak memiliki dokumen perizinan dari Dinas PU setempat dan lainnya,” ujar Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan KNMP 2027 Muhammad Abdi Suhufan di sela-sela kegiatan sosialiasi KNMP secara daring dengan Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, UPT, Penyuluh Perikanan dan lainnya di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Selain dukungan kementerian/lembaga, lanjut Abdi, Satgas KNMP yang dibentuk oleh KKP juga menjalin kerjasama dengan pihak akademisi yang berasal dari perguruan tinggi pada berbagai provinsi dan lembaga NGO lokal di setiap daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan KNMP pada 2027.
Menurut Abdi yang juga Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Tangkap, pada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 pihaknya merancang pendekatan yang berbeda dari tahapan sebelumnya.
Terutama dalam hal waktu perencanaan, penyesuaian kebutuhan lokal, serta pelibatan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dan penyuluh perikanan.
“Kita tidak ingin program yang menjadi proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto ini mengalami hambatan dan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Karena itu kami selalu mengharapkan sinergi dengan pihak dan instansi terkait lainnya,” tegas Abdi.
Program KNMP telah berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama mencakup 65 lokasi, kemudian tahap kedua sebanyak 35 lokasi, sementara tahap ketiga sedang berjalan dengan target sekitar 1.200 lokasi.
Pemerintah sendiri dalam hal ini KKP menargetkan pembangunan Kampung Nelayan diarahkan mencapai 5.000 titik di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan target tersebut, masih terdapat sekitar 4.000 titik yang harus dipersiapkan dan dibangun, termasuk sekitar 2.000 titik yang menjadi sasaran perencanaan untuk tahun 2027.
