HARNAS.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawal penanganan tuberkulosis agar menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut bagian dukungan Kemendagri terhadap upaya percepatan eliminasi tuberkulosis di Indonesia.
“Kami dari Kementerian Dalam Negeri akan melihat secara langsung apakah masalah penanganan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan anggaran, RPJMD, RKPD, kemudian juga Renstra perangkat daerah, dan APBD itu sendiri,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat Kunjungan Kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan terkait Peninjauan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis Terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (21/7/2026).
Wiyagus menjelaskan, penanggulangan tuberkulosis tersebut merupakan pengejawantahan Asta Cita keempat yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Asta Cita keempat juga menjadi kunci dalam mewujudkan Asta Cita lainnya.
“Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan eliminasi tuberkulosis. Ini dimulai dari yang terdepan, dari desa. Karena memang target kita dari yang terbawah RT/RW, PKK semua dilibatkan,” ujar dia.
Selain penguatan perencanaan, Wiyagus juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis. Menurut dia, pemda perlu segera memenuhi kebutuhan data yang diminta Kementerian Kesehatan karena akan mendukung percepatan distribusi obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kita berperang, tanpa data yang lengkap ya tidak mungkin bisa mengalahkan musuh yang akan kita hadapi. Kekuatan kita apa? Kekuatan kita jelas yang ada di sini adalah kekuatan kita dari segi SDM,” kata Wiyagus.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Kemendagri mendukung penuh penanganan tuberkulosis di daerah. Karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, pemda tidak perlu ragu menjalankan berbagai kebijakan penanganan tuberkulosis.
Wiyagus menegaskan, seluruh program pemerintah yang dijalankan merupakan pengejawantahan amanat konstitusi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mewaspadai dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok logistik, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan.
“Khususnya terkait dengan distribusi obat-obatan tertentu yang memang masih impor. Nah, di sinilah kita semua harus tetap kritis terhadap lingkungan yang terjadi di dunia dan waspada. Negara terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, seperti yang sudah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Wiyagus.
