HARNAS.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mulai melakukan transformasi besar dalam program transmigrasi dengan menghadirkan wajah baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Tak lagi sekadar memindahkan penduduk, kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat-pusat ekonomi baru melalui kolaborasi strategis dengan 10 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia.
“Transmigrasi ke depan menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar relokasi penduduk,” ujar Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman di Jakarta, Minggu (18/1/2026).
Kementerian Transmigrasi secara resmi menjalin kemitraan dengan 10 perguruan tinggi negeri unggulan di Indonesia sebagai bagian dari penguatan program Transmigrasi Patriot.
Sejumlah kampus ternama yang terlibat antara lain Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Universitas Hasanuddin.
Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi kawasan transmigrasi agar mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Iftitah menjelaskan, Transmigrasi Patriot dibangun di atas dua pilar utama, yakni “Ekspedisi Patriot ” dan “Beasiswa Patriot “.
Melalui Ekspedisi Patriot Bakti Transmigrasi, para mahasiswa akan diterjunkan langsung ke 154 kawasan transmigrasi untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan sektor pertanian, hingga pengembangan pariwisata lokal.
Selain pengabdian masyarakat, program ini juga diarahkan untuk mendukung investasi transmigrasi dalam skala besar. Pemerintah telah menetapkan tiga wilayah strategis sebagai fokus utama pengembangan.
Pertama, industrialisasi dan perikanan di kawasan Rempang dan Galang. Kedua, pengembangan logam tanah jarang dan mineral strategis di Mamuju Kalukku, Sulawesi Barat. Ketiga, penguatan sektor pertanian dan peternakan di Merauke, Papua Selatan.
“Tak hanya membangun fisik, kami juga berkomitmen membangun sumber daya manusia lokal agar tidak terasingkan di negeri sendiri,” tambah Iftitah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Transmigrasi menyiapkan 1.100 kuota “Beasiswa Patriot” yang akan digunakan untuk membangun konsep “Kampus Patriot” di wilayah-wilayah investasi transmigrasi.
Hingga saat ini, Kementerian Transmigrasi telah menerima usulan pembentukan 60 kawasan transmigrasi baru dari berbagai kepala daerah. Pemerintah menargetkan sebanyak 1.500 mahasiswa terlibat dalam program ini sebagai motor penggerak ekonomi baru dari wilayah pinggiran Indonesia.
Sementara itu, anggota Komite Eksekutif Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, John Gluba Gebze, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Transmigrasi atas inisiatif menggandeng perguruan tinggi nasional dalam menggagas konsep besar pembangunan kawasan transmigrasi, khususnya di Papua.
Menurutnya, konsolidasi lintas sektor yang kini mulai berjalan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.
John mengungkapkan, sejak empat bulan lalu, kawasan Papua telah mendapat kunjungan dari enam perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, sebelum kemudian Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin turut bergabung.
Enam kampus awal tersebut meliputi Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Ia mengenang keterlibatan ITS Surabaya yang telah lama merintis kerja sama pendidikan di Merauke. Bahkan, dari kolaborasi tersebut lahir dukungan pengembangan sektor perkapalan bersama PT PAL Surabaya, yang diperkuat oleh para lulusan ITS di bidang perkapalan.
Kapal-kapal tersebut menjadi sarana penting untuk menghubungkan Merauke sebagai titik batas kedaulatan Republik Indonesia—dengan berbagai wilayah Nusantara.
“Kesempatan ini menjadi momen yang sangat berharga bagi kami untuk menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden dan Bapak Menteri, yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat laju pembangunan Papua,” ujarnya.
John menilai percepatan pembangunan Papua salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan peran tenaga-tenaga pionir transmigrasi yang telah dikirim sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Para pionir tersebut dinilai berhasil mengubah kawasan tertinggal menjadi embrio kota satelit yang mandiri dan menjadi pusat ekonomi baru, selain ibu kota pemerintahan daerah.
Menurutnya, para transmigran telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam membangun daerah dengan penuh ketekunan, meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Paradigma lama yang memandang transmigrasi semata sebagai solusi pemerataan penduduk pun dinilai tidak lagi relevan.
“Mereka dengan sukarela meninggalkan kampung halaman untuk menjalankan amanat kehidupan. Kontribusi mereka adalah keberhasilan besar yang sering kali tidak tercatat,” kata John.
Ia menambahkan, keberhasilan para pionir transmigrasi inilah yang kemudian mendorong pemerintah menetapkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu pusat Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan.
Merauke kini diproyeksikan menjadi lumbung pangan nasional, berkat pengabdian para transmigran yang membaktikan keterampilan dan tenaga mereka demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
