HARNAS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri lahan di sepanjang rute kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) terkait dugaan korupsi di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Langkah ini menyusul adanya dugaan tanah milik negara yang dijual kembali ke negara.
“Kami mendalami lokasi-lokasi di sepanjang rute rel kereta itu,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, dikutip, Kamis (4/12/2025).
Menurut Setyo, penelusuran tersebut dilakukan dengan mengelompokkan lokasi di dekat rute, terutama yang areanya sangat luas. KPK sedang mendalami status tanah di dekat Stasiun Halim, terutama kaitannya dengan TNI Angkatan Udara.
“Tanah ini posisinya ada di beberapa, bukan hanya di satu tempat saja. Ini yang sedang kami dalami, apakah tanah yang lokasinya di Halim adalah milik TNI AU atau bukan. Ini belum pasti,” katanya.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya mengatakan, KPK menduga ada tanah milik negara yang dijual kembali ke negara. Bahkan, lahan-lahan milik negara itu kemudian tidak dijual sesuai harga pasar, melainkan lebih tinggi.
“Jadi ada oknum-oknum, yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Asep.
Jika memang tanah-tanah milik negara itu dipakai untuk proyek pemerintah, seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut. Atas dugaan itu, KPK bergerak menyelidiki pengadaan lahan untuk Whoosh yang tidak wajar.
“Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan,” katanya.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, KPK berupaya mengumpulkan alat bukti terjadinya praktik korupsi pada proyek yang digarap era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. KPK juga memberi sinyal bakal memanggil sejumlah pihak yang mengetahui konstruksi perkara ini.
“Kami akan sampaikan secara berkala seperti apa perkembangannya. Setiap penanganan perkara di KPK, kami selalu update kepada publik sebagai salah satu bentuk transparansi,” kata Budi.
Guna mempercepat proses penyelidikan, KPK juga tak menutup peluang memanggil pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk dimintai keterangan. KPK, ujar Budi, selalu bekerja profesional dalam membuat terang tindak pidana sehingga tidak pandang bulu.
Nama Luhut Binsar Pandjaitan masuk pusaran korupsi markup kereta cepat karena sebagai salah satu pihak yang dianggap berkaitan dengan proyek whoosh ini. Luhut adalah pejabat yang ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Penunjukan itu tertuang lewat Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB. Kini ganti nama menjadi Kereta Whoosh. Luhut bisa juga diperiksa.
“Secara umum tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini,” kata Budi.
Budi memastikan, KPK terus menelusuri lewat pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan. Langkah ini untuk mengurai, memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini sehingga bisa berkembang atau naik ke penyidikan.
Mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD mengendus dugaan korupsi markup anggaran whoosh hingga 50 juta dolar. Pernyataan itu diungkapkan Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya, Selasa (14/10/2025) malam.
Whoosh merupakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mahfud berharap Presiden Prabowo menyelesaikan masalah hukum kasus itu. Tujuannya, agar tidak lagi ada preseden bahwa setiap presiden akan meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin berikutnya.
“Sekarang kita berharap whoosh ini dibackup habis Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum,” kata Mahfud.
Jokowi Patut Bertanggungjawab
Desakan kepada mantan Presiden Jokowi harus bertanggungjawab menyelesaikan masalah ini, bergema di media sosial. Nama Luhut Binsar Pandjaitan pun menjadi sorotan karena seliweran di beranda instagram. Dia juga diminta bertanggungjawab.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya menolak APBN menanggung beban utang proyek kereta cepat dinilai publik sangat tepat. Sebab proyek whoosh murni tanggung jawab Joko Widodo serta mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Proyek kereta cepat mengalami pembengkakan nilai proyek dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 7,27 miliar dolar AS. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang 3,7-3,8 persen dengan tenor 35 tahun.
Komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC 60 persen melalui PT Pilar Sinergi BUMN, sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen. Jokowi dan Luhut, sebagai orang yang menjamin keberlangsungan proyek itu. Namun, seiring berjalan justru menimbulkan persoalan.
