HARNAS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah memeriksa dai kondang Ustadz Khalid Basalamah, dalam menyelidiki dugaan korupsi kuota haji khusus.
Pemeriksaan itu dilakukan, setelah KPK mulai menyelidiki adanya praktik rasuah dari pengadaan kuota haji khusus di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Khalid Basalamah menunjukkan sikap kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Menurutnya, sikap kooperatif itu sangat membantu proses penyelidikan.
“Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/6/2025).
Budi menekankan, sikap kooperatif itu penting untuk membantu KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. Sehingga KPK bisa menentukan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam perkara tersebut.
“Tentu ini penting juga bagi pihak-pihak lain untuk kemudian juga kooperatif dan menyampaikan informasi dan keterangan yang diketahui supaya penanganan perkara terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang begitu penanganan perkaranya,” tegasnya.
Tim penyelidik KPK, lanjut Budi, mendalami soal pengetahuan Khalid Basalamah dalam pengadaan kuota haji khusus.
“Ya didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu,” ujarnya.
Budi memastikan, perkara itu sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sehingga KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka. Namun, KPK berkomitmen untuk membawa kasus tersebut pada tingkat penyidikan.
Karena itu, KPK mengimbau setiap pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk kooperatif memenuhi panggilan penyelidik. Mengingat, setiap informasi yang diberikan akan menambah titik terang dalam pengusutan kasus tersebut.
“KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya dalam tahapan penyelidikan ini untuk kemudian juga kooperatif dan memberikan informasi keterangan yang dibutuhkan oleh KPK. Sehingga proses penanganan perkara ini juga bisa cepat atau segera bisa kita selesaikan dan kemudian naik ke tahap berikutnya (penyidikan),” pungkasnya.
