HARNAS.CO.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong Perum Bulog bersama pemerintah daerah (pemda) memperkuat langkah stabilisasi harga beras dan minyak goreng (migor) melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif. Menurut dia, upaya tersebut perlu kembali digencarkan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” kata Tomsi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Tomsi menjelaskan, perkembangan harga beras dan migor saat ini memerlukan perhatian serius karena tekanan inflasi komoditas tersebut telah terjadi di masing-masing 152 dan 109 kabupaten/kota pada minggu keempat Juli 2026. Ia menilai, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara luas pernah terbukti efektif mengendalikan gejolak harga, yang saat itu berhasil menurunkan jumlah daerah terdampak kenaikan harga hingga hanya sekitar 50 daerah.
Selain itu, Tomsi turut menyoroti tingginya disparitas harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer. Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi agar margin harga tetap berada dalam batas wajar.
Lebih lanjut, Tomsi mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemda memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi komoditas pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut,” ujar Tomsi.
Sementara, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan, Bulog telah merencanakan Gerakan Pangan Murah yang akan digelar pada awal Agustus. Ia mengatakan, operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah tersebut akan berlangsung secara serentak di seluruh Tanah Air dan berfokus pada komoditas beras.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran Pemda dari seluruh Indonesia.
