HARNAS.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua. Tito pun menitipkan pesan khusus bahwa pelantikan ini merupakan momentum strategis memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua, khususnya merespons tantangan pasca-pemekaran daerah otonom baru (DOB).
“Memiliki arti yang sangat besar untuk Provinsi Papua. Karena pergantian pejabat puncak pimpinan tertinggi pemerintahan,” kata Tito dikutip Selasa (8/7/2025).
Tito mengungkapkan hal itu saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Papua di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025).
Lebih lanjut, Tito mengapresiasi kinerja Pj Gubernur Papua sebelumnya, Ramses Limbong, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan dan pemerintahan selama satu tahun masa jabatannya.
Kemudian, Tito memaparkan sejumlah persoalan strategis yang kini dihadapi Provinsi Papua, termasuk distribusi sumber daya manusia dan penurunan kapasitas fiskal akibat pembentukan DOB. Ia menggarisbawahi belum meratanya penempatan pegawai ke wilayah DOB seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sementara alokasi anggaran kini semakin terbagi.
“Kapasitas fiskal dari yang besar sekali [lantas] menurun, karena dibagi ke Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah. Nah, ini akibatnya kapasitas fiskal menurun, [namun] jumlah pegawai masih banyak. Sehingga sekitar 30–35 persen APBD di Papua itu terserap untuk belanja pegawai,” ujar Tito.
Oleh karena itu, mantan Kapolri itu mendorong penerapan strategi promosi dan pemberian insentif guna memotivasi aparatur pindah ke DOB, dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial seperti kondisi keluarga dan tempat tinggal. Tito juga menekankan pentingnya pemerataan layanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Termasuk untuk perbaikan Rumah Sakit Dok II. Beban rumah sakit masih di Jayapura, karena di Nabire belum ada rumah sakit. Di Papua Selatan, Papua Pegunungan, apalagi,” ucap dia.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur dasar, Tito mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas publik di wilayah DOB.
“Kalau bukan dari pemerintah pusat yang harus memakai APBN yang itu ada siklus anggarannya, ya undang swasta. Saya tahu banyak swasta yang ingin masuk di sana. Silakan aja. Bangun rumah sakit, perguruan tinggi misalnya,” katanya menambahkan.
Tito juga memastikan pembangunan fisik kantor pemerintahan DOB telah dimulai, dengan target penyelesaian paling lambat tahun 2028. Ia turut mengapresiasi langkah cepat sejumlah daerah yang telah menyelesaikan persoalan lahan, termasuk Papua Barat Daya.
“Saya ucapkan terima kasih Pak Elisa Kambu (Gubernur Papua Barat Daya), karena tanahnya sudah clear and clean. Pembangunan sudah mulai berjalan,” ucapnya.
Terakhir, Tito mengungkapkan, pihaknya mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pembiayaan infrastruktur tak hanya difokuskan pada kantor pemerintahan daerah, tetapi juga mencakup kantor lembaga-lembaga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, untuk mengalokasikan bukan hanya untuk kantor Pemda, tapi juga kantor Forkopimda. Dimulai tahun depan.”
