HARNAS.CO.ID – Badan Pengelola Percepatan (BPP) Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya telah mengirim tim delegasi menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas PP DOB) di Jakarta.
Tim delegasi yang diutus BPP DOB Luwu Raya tersebut adalah Wais Alqarni SH, Fikram Kasim dan Muhammad Nandi yang turut didampingi pengurus BPP Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka membawa aspirasi untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Kegiatan berskala nasional yang digelar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026) itu dihadiri sejumlah delegasi yang menyuarakan desakan pencabutan moratorium DOB dan percepatan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Sulsel, termasuk pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Sulsel mengirim 12 delegasi untuk mengawal usulan pembentukan daerah baru. Usulan itu terdiri dari CDOB kabupaten dan satu usulan provinsi.
Dari Sulsel ada empat CDOB kabupaten, yaitu Toraja Barat, Bone Selatan, dan Luwu Tengah, serta satu usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Seluruh aspirasi itu akan dikonsolidasikan bersama pengusul dari daerah lain. Tujuannya mendorong pemerintah pusat segera memberi kepastian kebijakan penataan daerah.
Ketua delegasi BPP Luwu Raya, Wais Alqarni mengatakan, mereka membawa aspirasi warga luwu raya di forum ini dan sekaligus menegaskan pemekaran luwu raya sangat mendesak.
“Karena dengan pemekaran akan memajukan pembangunan di kawasan dan Luwu Raya akan menjadi provinsi percontohan sebagai daerah strategis nasional,” ujar Wais dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).
Sementara itu, Sekretaris BPP DOB Luwu Raya, Udhi Hamun mengatakan, pihaknya membawa aspirasi pemekaran sejumlah daerah di Sulsel ke Jakarta.
Aspirasi itu disuarakan dalam Rapimnas dan Konsolidasi Nasional Forkonas PP DOB. Adapun Hasbi sendiri hadir sebagai Ketua Forkoda Percepatan Pembentukan CDOB Sulsel.
Sebagaimana diketahui, Rapimnas ini menjadi forum konsolidasi para pengusul CDOB dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka menyatukan langkah untuk mengawal kebijakan penataan dan pembentukan daerah otonomi baru.
Forum mengusung tema “Memperkuat Sinergi CDOB dan Seluruh Stakeholder untuk Mengawal Penyusunan RPP Penataan Daerah dan Desartada Tahun 2026 sebagai Pondasi Percepatan Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia”.
Udhi merasa bangga karena animo dan atensi peserta tahun ini lebih meningkat dibanding pelaksanaan sebelumnya.
Ia mengungkapkan, dua agenda utama yang dibawa para pengusul DOB. Pertama, mereka mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan DOB.
Kedua, mereka mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).
“Poin krusial yang diperjuangkan teman-teman yaitu mencabut moratorium. Yang kedua, mengawal draft RPP,” ujar Udhi.
Oleh karena itu, ke depannya menurut Udhi, diharapkan adanya kepastian kebijakan sangat dibutuhkan daerah yang selama ini sudah mengusulkan pemekaran.
