HARNAS.CO.ID – Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmosumarto bertemu Menteri Senior dan Kepala Sekretariat Committee to Combat Online Scams (CCOS) Kamboja Chhay Sinarith. Keduanya membahas kerja sama penanggulangan kejahatan penipuan daring, termasuk perkembangan pascaoperasi pemberantasan.
Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa (22/7/2025), Chhay menyampaikan perkembangan terkini terkait operasi pemberantasan yang dilakukan serentak di 15 provinsi di Kamboja sejak 14 Juli. Operasi itu telah menjaring 2.780 orang, termasuk warga negara asing dari China, Vietnam, Bangladesh, Korea Selatan, Pakistan, dan lainnya.
Sebanyak 339 orang teridentifikasi sebagai warga negara Indonesia (WNI), yang terjaring di beberapa provinsi berbeda. Operasi ini merupakan implementasi langsung dari perintah PM Hun Manet pada 14 Februari lalu dan menjadi bukti komitmen Pemerintah Kerajaan Kamboja dalam penanggulangan kejahatan penipuan daring.
“Ini yang menjadi isu prioritas bagi Kamboja dan kawasan,” katanya.
Otoritas Kamboja akan melakukan penyelidikan terhadap warga negara asing (WNA) yang tertangkap dan mendalami kasus di masing-masing provinsi. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari operasi tersebut.
Otoritas Kamboja akan memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat atas berbagai tindakan kejahatan yang terkait penipuan daring, termasuk pencucian uang, penipuan lowongan pekerjaan, dan tindakan kekerasan. Dubes RI Santo menyampaikan dukungan bagi upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kamboja.
“Tindak kejahatan penipuan daring, yang sifatnya transnasional memerlukan kerja sama erat di antara negara-negara terkait,” ujar Santo.
Sejalan dengan semangat 2023 ASEAN Leaders’ Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology, KBRI Phnom Penh meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi-instansi terkait di Kamboja serta Indonesia.
Santo juga menegaskan pentingnya hak-hak dasar WNI yang terjaring operasi agar tetap terlindungi. “Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum Pemerintah Kamboja. Di saat yang sama, kami juga berkepentingan untuk memastikan bahwa WNI yang saat ini berada dalam penanganan otoritas dapat diberikan haknya, termasuk akses kekonsuleran dan informasi hukum yang jelas,” kata Santo.
Sejak muncul pemberitaan operasi tersebut, KBRI secara intensif telah berkomunikasi dengan kepolisian di provinsi yang memiliki konsentrasi komunitas Indonesia yang tinggi.
Berdasarkan informasi awal kepolisian Provinsi Poipet, sedikitnya 271 WNI terjaring. Sangat disesalkan adanya sikap tidak kooperatif dari sejumlah WNI saat pemeriksaan awal, termasuk memalsukan nama dan keterangan lainnya, seperti dikutip. Namun, pihak kepolisian memastikan kepada KBRI Phnom Penh seluruh WNI yang terjaring dalam kondisi aman dan baik.
KBRI Phnom Penh terus bersinergi dengan berbagai pihak di Kamboja dan Indonesia guna memperkuat diplomasi pelindungan bagi WNI. Pemerintah Indonesia menghormati langkah penegakan hukum oleh Pemerintah Kamboja dan mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak tergiur bekerja secara non-prosedural di luar negeri.
“Terutama yang terkait aktivitas ilegal, karena akan menghadapi konsekuensi hukum di negara setempat,” tuturnya.
Penulis: Kusumah
