HARNAS.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menitip pesan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengusulkan dana zakat digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurut dia, implementasi usulan itu harus didahului kajian mendalam.
“Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di (organisasi kemasyarakatan) NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” kata Saleh di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Ia menjelaskan, zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini antara lain terkait harta itu telah cukup nisab dan dimiliki lebih dari satu tahun. Selain itu, ada 8 asnaf (kelompok) umat Islam yang menjadi mustahiq (yang berhak menerima zakat). Kedelapan asnaf itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabililllah, dan ibnu sabil.
Menurut Saleh, salah satu soal yang mungkin akan diperdalam apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat.
“Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?” ujar ketua Komisi VII DPR RI ini mempertanyakan.
“Ada teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?” tanya Saleh lagi.
Oleh karena itu, ia menilai, ulama yang berhak memberi pendapat lantaran sudah masuk persoalan keagamaan.
“Namun saya ingat, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silahkan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” kata Saleh menambahkan.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program MBG yang tengah dilankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sultan menjelaskan, jika diterapkan, hal itu juga menjadi wujud keterlibatan masyarakat terhadap program MBG. (dha)