HARNAS.CO.ID – Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi pernyataan Presiden
Prabowo Subianto yang mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) alias tak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, wacana itu sudah lama dibahas di internal PAN meski diakui perlu
kalkulasi detail sebelum menyampaikannya ke publik.
“Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol,” kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).
Dia menjelaskan, PAN secara umum mendukung pilkada yang lebih simpel dan sederhana. Terlebih, ujar ketua Komisi VII DPR RI itu, sistem kepala daerah dipilih DPRD sudah pernah diterapkan di Indonesia.
“Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang,” ujar Saleh.
Lebih jauh, kata Saleh, kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Namun, lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat.
“Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” ucap Saleh.
Meski begitu, Saleh menyebut, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini dinilai tidak mudah. Pasalnya, ada undang-undand dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi.
Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini memandang, apabila usulan Presiden Prabowo ingin mudah diterapkan, semua pihak harus melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu diubah. Pemetaan ini harus selesai dan dipahami semua pihak sebelum memasuki pembahasan revisi UU terkait.
“Karena ini dari presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit. Sebab, hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah,” katanya.
Prinsipnya, ujar Saleh menambahkan,
PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. Sebab, PAN juga tidak mau biaya politik menjadi sangat tinggi dengan sistem pilkada yang ada saat ini.
“Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi.”
Penulis: Aria Triyudha
